Relokasi Mendesak! Warga Terdampak Bencana di Agam dan Tanah Datar Menanti Kepastian Tempat Tinggal

SuaraSumbar.id - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta seluruh pihak terkait mempercepat kesiapan prosedur relokasi warga terdampak bencana banjir lahar dingin dan longsor di Kabupaten Agam dan Tanah Datar.

"Untuk relokasi terpadu di Tanah Datar kita sudah siapkan lahan 3,8 hektare. Pemkab Agam juga sudah siapkan lahan karena itu kesiapan prosedurnya perlu disegerakan," katanya, Rabu (19/6/2024).

Terkait relokasi warga terdampak bencana di Agam dan Tanah Datar, kata Mahyeldi, ada yang relokasi terpadu dan ada yang mandiri.

Untuk relokasi terpadu di Tanah Datar, Pemprov Sumbar menyiapkan lahan seluas 3,8 hektare di kawasan Balai Benih Induk (BBI) Ladang Lawas Rambatan milik Dinas Pertanian Sumbar.

Ia berharap agar segala prosedur yang diperlukan untuk memulai pekerjaan dapat disegerakan oleh seluruh pihak terkait, terutama sekali terkait dokumen-dokumen yang diperlukan dan harus dilengkapi agar pengerjaan pembangunan rumah segera dimulai.

"Prosedur dan kelengkapan dokumen ini untuk relokasi terpadu serta relokasi mandiri yang akan dilakukan di atas tanah pribadi milik penerima bantuan," katanya.

Menurutnya, koordinasi pemerintah kabupaten dengan kementerian melalui balai terkait harus diperkuat lagi, sehingga warga tidak menunggu terlalu lama untuk kepastian tempat tinggal mereka.

"Kita di provinsi juga selalu langsung menindaklanjuti apa yang menjadi kewenangan kita," katanya.

Bukan saja soal kepastian relokasi, Gubernur Mahyeldi juga meminta seluruh pihak ikut mempertimbangkan faktor pendukung ekonomi bagi warga yang akan direlokasi, terutama sekali yang direlokasi secara terpadu.

Pemprov Sumbar sendiri menyiapkan lahan 3,8 hektare di kawasan Rambatan Tanah Datar, yang akan ditunjang oleh ketersediaan lahan untuk melakukan aktivitas pertanian oleh warga yang direlokasi.

"Sampai ke hal itu harus kita pikirkan. Oleh karena itu, kita berharap proses-proses dalam relokasi ini bisa disegerakan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Balai P2P Sumatera III, Aldino Herupriawan menyatakan, bahwa secara prinsip pihaknya telah siap untuk melakukan pembangunan rumah bagi warga yang akan direlokasi, baik secara terpadu mau pun mandiri. Hanya saja, segala kelengkapan dokumen memang harus dipastikan terpenuhi.

"Berdasarkan arahan dari pusat, dan kita sudah laporkan untuk relokasi terpadu, stok itu sudah tersedia. Terutama sekali untuk 80 unit di Agam dan 58 unit di Tanah Datar. Itu kalau seluruh dokumen dan persyaratannya sudah lengkap, kita bisa langsung bergerak," ujarnya. (Antara)