SuaraSumbar.id - Biaya pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat (Sumbar) sejak Desember 2023 diperkirakan mencapai Rp 1,6 triliun.
"Kita sudah hitung, untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana pada beberapa daerah di Sumbar sejak Desember 2023 butuh anggaran Rp 1,6 triliun," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar Medi Iswandi, Rabu (19/6/2024).
Menurut Medi, infrastruktur yang rusak itu sebagian merupakan kewenangan pusat dan sebagian provinsi, tetapi yang paling besar adalah kewenangan kabupaten dan kota. "Yang menjadi kewenangan Pemprov Sumbar sekitar Rp400 miliar. Jumlah itu cukup besar," katanya.
Ia memperkirakan anggaran sebesar Rp 400 miliar itu akan menyerap sekitar 40 persen anggaran pembangunan yang dimiliki Pemprov Sumbar.
Namun, perbaikan infrastruktur itu akan menjadi fokus Pemprov Sumbar ke depan karena infrastruktur sangat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, perekonomian daerah bahkan bisa mempengaruhi inflasi. "Pembangunan lain di Sumbar mungkin bisa terjadi pelambatan," katanya.
Ia mengatakan bahwa yang paling susah itu adalah kabupaten/kota, karena kebutuhan anggaran perbaikan infrastruktur yang menjadi kewenangannya mencapai Rp800 miliar. Sementara APBD kabupaten dan kota sangat terbatas.
"Ini juga perlu dipikirkan solusinya secara serius karena kalau mengandalkan APBD kabupaten/kota perbaikan infrastruktur yang rusak bisa sangat lama," katanya.
Sementara itu, perbaikan infrastruktur untuk kewenangan pemerintah pusat sekitar Rp400 miliar.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Hansastri menyebutkan bencana yang terjadi di daerah itu dimulai sejak Desember 2023. Terakhir bencana banjir dan banjir bandang terjadi pada 11 Mei 2024.
Bencana itu mengakibatkan 63 warga meninggal, 10 orang hilang, kemudian 1.210 rumah rusak, 1.102 irigasi rusak, dan 53 jalan hancur.
Selain itu, lebih dari 2.700 ekor ternak hilang, termasuk ribuan hektare lahan pertanian yang rusak. (Antara)
Berita Terkait
-
Sebulan Lebih Pascagempa, 23.578 Warga NTT Masih Mengungsi
-
Bukan Buat Perang, Ini Alasan RI Butuh Kapal Induk
-
Banjir Bandang Terjang Solok, 200 KK Terdampak dan 2 Warga Hilang
-
Memahami Bencana Karhutla di Kawi-Butak: Saat Eksotisme Alam Berubah Jadi Tantangan Berbahaya
-
Prabowo Sebut Sisi Positif dari Bencana Indonesia: Tanah Jadi Subur
Terpopuler
- Operasi Politik Presisi Prabowo: Preteli Siji-siji
- 9 Sunscreen untuk Mencerahkan Wajah dan Menghilangkan Flek Hitam
- Luky Alfirman Jadi Wamenkeu usai Dicopot Purbaya, Pengamat Soroti Arah Kebijakan Suahasil
- Margarito soal Gugatan Ijazah Gibran di MK: Saya Tak Mengerti Kenapa Disidangkan
- Sehari Dijabat Suyudi Ario Seto, Polri Langsung Rombak 19 Kapolda: Ini Daftar Lengkapnya!
Pilihan
-
Kalapas Cibinong Dipecat dari ASN, Buntut Klaster Mewah dalam Penjara
-
Resmi, Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom RI Gantikan Muhammad Qodari
-
Hadir di Istana, Pratikno Buka Suara Soal Isu Jadi Ketua Wantimpres Era Prabowo
-
Disorot Gegara Gaya Hidup Mewah, Timothy Ivan Mundur dari Deputi II Bakom RI: Ingin Introspeksi Diri
-
KBRI di Singapura Tak Punya Dokumen Soal Jenjang Pendidikan Gibran di Orchid Park dan MDIS
Terkini
-
PELOPOR 2026, BRI dan KPK Cetak Agen Perubahan Antikorupsi
-
BRI Dukung MotoGP Indonesia 2026, Perkuat Potensi Sport Tourism di Panggung Dunia
-
BRI Perkuat Dukungan untuk Kontingen Indonesia di Asian Games AichiNagoya 2026
-
Permudah Kelola Payroll Perusahaan, Gunakan Qlola by BRI dengan Sistem Terintegrasi
-
BRI Hadirkan Ekstra 27.000 GarudaMiles untuk Nasabah Infinite Prioritas