SuaraSumbar.id - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi, mengklaim bahwa pemerintahannya tidak anti-kritik. Ia mengaku siap berkolaborasi dengan semua pihak untuk pembangunan Sumbar ke depannya.
"Kita siap dikritik, baik untuk program dan kebijakan yang dilaksanakan, termasuk untuk pelayanan publik," katanya, Kamis (11/4/2024).
Menurutnya, kritik merupakan salah satu masukan bagi Pemprov Sumbar untuk mempertajam eksekusi dari program dan kebijakan yang telah dilaksanakan.
"Penilaian dari luar kadangkala lebih rasional dari pada penilaian internal, karena itu kritik bisa dipandang sebagai bahan bakar untuk mempertajam program dan kebijakan pemerintah daerah," katanya.
Ia berharap kritik yang disampaikan tidak hanya untuk menyalahkan atau malah mendiskreditkan satu pihak, tetapi bisa berlandaskan pada semangat untuk sama-sama membangun Sumbar agar lebih baik ke depan.
Ia menyebutkan, kritik dan saran dari masyarakat dan perantau terkait pengendalian bencana di daerah juga sangat dibutuhkan, karena sejak September 2023, bencana seakan tidak henti-hentinya melanda Sumbar.
"Mulai dari erupsi Gunung Marapi yang menyebabkan petani gagal panen sehingga harga sejumlah komoditas melonjak, banjir dan longsor di beberapa daerah hingga menelan puluhan korban jiwa, dan kerusakan parah pada sejumlah infrastruktur juga banjir lahar dingin yang baru-baru ini terjadi," katanya.
Ia mengatakan, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota telah berupaya semaksimal mungkin untuk membantu korban, hingga pemulihan pascabencana.
"Kita bahkan menyurati Presiden RI Joko Widodo secara resmi untuk menjelaskan kondisi bencana di Sumbar, sekaligus menyampaikan terima kasih karena pemerintah pusat juga berperan besar dalam pemulihan pascabencana," katanya.
Namun, jika ada sesuatu yang masih kurang dan masyarakat memberikan kritik serta saran yang solutif, Pemprov Sumbar akan menerima dengan tangan terbuka dan lapang dada, dan akan dikaji sebagai salah satu dasar untuk perbaikan ke depan. (Antara)
Berita Terkait
-
RUU Disinformasi Masih Wacana, Mensesneg Sebut untuk Pertanggungjawaban Platform Digital
-
Puncak Musim Hujan Masih Berlangsung, Gubernur Sumbar Imbau Warga Waspadai Bencana Susulan
-
Bendera One Piece Picu Makar, Tagar 'Gelap' Dibalas Kasar: Pemerintah Anti Kritik?
-
Anies Singgung Pemerintah yang Anti Kritik: Kalau Dicaci Maki, Jelaskan
-
Lagu 'Bayar Bayar Bayar' Band Sukatani Ditarik, Kapolri Klaim Ada Kesalahpahaman: Polri Tidak Anti Kritik
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata