Dinsos Sumbar Bakal Bangun Semacam NTB Care, Ketua DPRD: Pacu Pengelolaan Dana Sosial Melalui CSR

SuaraSumbar.id - Nusa Tenggara Barat Care (NTB Care) merupakan aplikasi layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat NTB yang sudah meraih penghargaan di tingkat nasional. Tahun 2022 lalu, komitmen pemberantasan kebutaan akibat katarak mendapatkan reward dari Kementerian Kesehatan RI.

“Di luar Jakarta, NTB yang terbaik,” ujar Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Rumainur, dalam keterangannya, Selasa (26/12/2023).

Memang, kata Rumainur, ada kota dan kabupaten yang bisa menjalankan pengaduan masyarakat. Namun, untuk tingkat provinsi, NTB yang terbaik.

Rumainur juga mengajak 64 tenaga sosial yang ada di Sumbar untuk langsung berinteraksi dengan pemerintah NTB.

“Di Lombok keluhan masyarakat yang masuk umumnya adalah masalah sosial. Dan di bawah satu jam, segera petugas sampai di lapangan untuk menindak lanjuti permasalahan yang ada,” kata Rumainur.

Januardi, seorang peserta Studi Implentasi Pengelolaan Dana Sosial 18-21 Desember ini merasa kagum dengan kesigapan tenaga sosial di sana. “Mereka langsung olah dan segera mengirimkan petugas,” ujarnya.

Studi itu juga didampingi Ketua DPRD Sumbar, Supardi. Setelah mengadakan pertemuan dengan pejabat terkait di Lombok, beberapa tindakan segera dilaksanakan. “Terutama dalam pendanaan. Kita bisa masuk ke Perbankan. Atau CSR,” katanya.

Supardi menegaskan, Sumbar daerah rawan bencana. Maka, mau tidak mau, anggaran mesti disediakan.

“Jika NTB punya NTB Care, Sumbar punya 119. Bahkan pengelolaan (Dana Sosial) mesti disediakan sebelum bencana datang,” tambahnya. Ini menjadi penting. Setidaknya dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Sosial Sumbar, korban bencana masih menjadi isu.

Dalam Renstra disebutkan, Ada kecenderungan menurun frekuensi dari segala jenis kejadian bencana alam di Sumatera Barat. Tetapi penurunan frekuensi tidak diikuti dengan kecilnya angka korban dan kerugian yang diakibatkan oleh kejadian bencana. Akibat kejadian tersebut
menimbulkan kerugian harta benda yang cukup besar bahkan menimbulkan korban jiwa. Hal ini akan mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat terutama mereka yang tinggal di daerah rawan bencana.

Selain itu, masalah sosial yang umum masih meliputi Sumbar. “Masih Tingginya Penduduk Miskin dan Rentan dengan Status Kesejahteraan Terendah di Provinsi Sumatera Barat masih tinggi,” demikian yang tertulis dalam Renstra.

Hal ini diakui oleh Rumainur. “Anak terlantar, gepeng (gelandangan dan pengemis), orang gila (ODGJ) masih menjadi sumber persolan dinas.”

Sebenarnya, menurut Rumainur, di Sumbar sejenis NTB Care sudah ada tapi belum menyatu. BPBD dengan Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi) hanya menerima laporan kejadian kebencanaan. Sedangkan Kominfo pada waktu-waktu tertentu menerima laporan kemacetan lalu lintas, keluhan pengunjung wisata saat liburan, dll.

Sumbar akan bangun sebentuk NTB Care yang merupakan gabungan dari berbagai SKPD dengan Call Centre 117. Gedungnya akan dibangun pada Januari 2024. Letaknya bersebelahan dengan Rencana komplek Balai Besar BNPB di Cangkeh Lubuk Begalung, Padang.

“Gedung tersebut dibangun dengan dana IDRIP (Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project) dan digunakan bersama-sama nantinya,” ujar Rumainur.