SuaraSumbar.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanah Ulayat untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar yang diselenggarakan pada Senin, 4 Desember 2023.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa Perda Tanah Ulayat ini dirancang untuk menjaga hak kepemilikan masyarakat adat atas tanah.
Menurutnya, tanah ulayat memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat adat di Sumbar, baik dalam aspek sosial, hukum, ekonomi, religius, maupun kebudayaan.
Gubernur menyatakan, "Tanah ulayat merupakan identitas dan memiliki nilai penting bagi masyarakat Sumbar. Oleh karena itu, kami bersama DPRD Sumbar menganggap penting hadirnya peraturan khusus yang melindungi tanah ulayat."
Perda ini nantinya akan memberikan kepastian hukum dengan membedakan antara tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum. Hal ini diharapkan dapat membantu pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat secara efektif, berdaya guna, dan berkelanjutan.
Gubernur juga menyinggung masalah pembebasan tanah ulayat yang kerap dianggap rumit, menyatakan bahwa hal tersebut merupakan manifestasi dari ketahanan kepemilikan tanah oleh masyarakat adat.
Dia mengusulkan pemanfaatan tanah ulayat sebagai penyertaan modal dalam pembangunan, yang dapat menghemat biaya investasi pihak ketiga dan menjaga hak kepemilikan masyarakat adat.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, menambahkan bahwa Perda Tanah Ulayat tidak bertujuan menggantikan hukum adat, tetapi mempertegas kedudukannya dalam pengaturan pemilikan dan penguasaan tanah.
Baca Juga: PVMBG Ungkap Sudah Rekomendasikan ke BKSDA Tak Ada Aktivitas di Gunung Marapi Sebelum Erupsi
"Perda ini akan membantu melindungi tanah ulayat sebagai identitas masyarakat hukum adat di Sumbar," kata Irsyad.
Kontributor : Rizky Islam
Berita Terkait
-
PVMBG Ungkap Sudah Rekomendasikan ke BKSDA Tak Ada Aktivitas di Gunung Marapi Sebelum Erupsi
-
TERBARU! Jumlah Mahasiswa PNP yang Meninggal karena Erupsi Gunung Marapi Jadi 8 Orang
-
Polda Sumbar: Korban Meninggal Dunia Erupsi Gunung Marapi Kondisinya Masih Bagus
-
22 Korban Meninggal Erupsi Gunung Marapi Teridentifikasi, Ini Daftar Namanya
-
14 Mahasiswanya Jadi Korban Erupsi Gunung Marapi, Kuliah PNP Ditiadakan Diganti Doa Bersama
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
12 Anak Diduga Keracunan Bakso Tusuk di Pasaman Barat, Ada Balita 2 Tahun
-
Lonjakan Ekspor CPO Sumbar di Tengah Konflik Timur Tengah: India dan Pakistan Jadi Pasar Utama
-
Tips Cegah Anak Laki-Laki Menjadi Pelaku Pelecehan Seksual Verbal
-
Terdakwa Kasus Peredaran 50 Kg Sabu Dituntut Hukuman Mati
-
Gunung Marapi Erupsi, Kolom Abu Mencapai 1,6 Km, Status Masih Waspada