Energi Panas Bumi Sumatera Barat Belum Tergarap Maksimal, Potensinya Capai 230 Mega Watt

SuaraSumbar.id - Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memiliki potensi energi panas bumi hingga 230 Mega Watt (MW) dan itu bisa digarap sebagai energi baru terbarukan di masa depan.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Herry Martinus, Kamis (19/10/2023).

"Di Solok Selatan kita punya potensi panas bumi hingga 230 Mega Watt, namun baru tergarap sekitar 85 Mega Watt," kata Herry Martinus.

Pemerintah sedang mengupayakan peningkatan energi panas bumi tersebut sebesar 95 Mega Watt. Saat ini, rencana itu masih dalam tahap negosiasi anggaran dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Selain panas bumi, Ranah Minang juga mempunyai potensi lain seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro atau PLTMH. Namun, berbagai sumber daya energi baru terbarukan itu tidak bisa langsung digarap. Sebab, harus melalui sejumlah proses dan mekanisme yang panjang salah satunya lelang.

"Proses ini sebetulnya jadi hambatan juga. Sebagai contoh kemarin ada calon investor dari Malaysia mau membangun PLTS di Sumbar, namun terkendala masalah teknis dan panjangnya birokrasi yang harus dilalui," ujarnya.

Menurutnya, pengambil kebijakan di tingkat pusat harus segera mencari solusi permasalahan tersebut agar berbagai sumber energi baru terbarukan bisa dimanfaatkan, dan menjadi penyokong ekonomi nasional.

Saat ini pasokan energi pembangkit listrik di Provinsi Sumbar surplus sekitar 20 persen. Artinya, dengan kelebihan energi ditambah pasokan energi baru terbarukan yang melimpah, pemerintah harus bisa memaksimalkan potensi itu.

Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Sumbar Insannul Kamil mengatakan organisasi tersebut melakukan berbagai skenario dalam upaya mencapai target net zero emission.

Baca Juga: Percepat Pembangunan Nagari Tertinggal, Pemprov Sumbar Raih Penghargaan Wapres Ma'ruf Amin

Ia mengatakan, transisi energi fosil ke energi baru terbarukan merupakan pekerjaan bersama dari tingkat pusat hingga ke daerah. Termasuk komitmen dan konsistensi dalam mengimplementasikannya.

"Transisi energi ini harus melibatkan akademisi, PLN, MKI, praktisi bisnis kelistrikan, media massa hingga masyarakat yang ahli dalam masalah energi baru terbarukan," ujarnya. (Antara)