Sengkarut Tanah Ulayat, Ratusan Masyarakat Kaum Bendang Alahan Panjang Demonstrasi di DPRD Kabupaten Solok

Keempat, melarang pemda melakukan segala bentuk kegiatan yang dapat merugikan masyarakat dan kaum Suku Bendang. Serta, menolak segala hal yang dapat menimbulkan pergesekan antar masyarakat dan sikap arogan pemerintah dalam menghadapi tuntutan masyarakat.

Kelima, masyarakat juga meminta Bupati Solok untuk menghormati hasil rekomendasi Polda Sumbar terkait sengketa tanah Alahan Panjang Resort. Dimana, kedua belah pihak saling menjaga sampai selesainya sengketa.

Keenam, meminta Pemkab Solok untuk menghormati upaya penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat melalui pelaporan ke presiden melalui KSP dan Kementrian ATR/BPN.

"Kami meminta Pemda Solok untuk mengembalikan tanah ulayat Kaum Suku Bendang yang sebelumnya dipakai untuk HGU oleh perusahaan asing. dan masa HGU tersebut juga sudah selesai," kata Mamak Kepala Waris (MKW), Nursyam Katik Bandaro.

Baca Juga: Singgung Dampak Lingkungan, Bupati Desak Pabrik AQUA Solok Batalkan PHK Ratusan Pekerja: Mereka Demo Tuntut Hak!

Masyarakat juga meminta agar pemerintah daerah menghentikan segala bentuk kegiatan hingga tercapainya atau selesainya sengketa antara kedua belah pihak.

"Kami berharap, DPRD sebagai perwakilan masyarakat dapat memfasilitasi tuntutan dari masyarakat," tutupnya.

Terkait aksi damai tersebut, ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra memberikan apresiasi karena masyarakat telah menyampaikan tuntutan dengan cara-cara sportif.

"Intinya, mereka hanya menuntut hak atas tanah yang mereka klaim sebagai milik kaum. Tentunya, kami sebagai perwakilan masyarakat berkewajiban mendengarkan aspirasi semua masyarakat," beber Dodi.

Menurut Dodi, persoalan tersebut sebelumnya sudah pernah dipansuskan oleh DPRD, namun karena berbagai hal, sempat terhenti.

Baca Juga: Bantah Wabup Solok Jon Firman Pandu Tersangka Kasus Mahar Politik, Pengacara: Itu Penggiringan Opini Publik!

"Tentunya, aksi masyarakat ini akan menjadi perhatian kami di lembaga DPRD. Kita akan rapatkan di lembaga terkait tuntutan masyarakat dan kelanjutan pansus," tutupnya.