SuaraSumbar.id - Presiden Jokowi menegaskan bahwa uang rakyat dalam APBN/APBD tidak untuk membiayai birokrasi, namun untuk merealisasikan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat, untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses. Ini yang hati-hati, ya. Sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi," kata Jokowi melansir Antara, Senin (26/6/2023).
Jokowi menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 yang disampaikan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun.
Jokowi mengatakan, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar meningkatkan kualitas belanja. Menurut Jokowi, banyak anggaran program yang tidak efisien dan efektif dalam beberapa pagu APBD karena lebih banyak untuk perjalanan dinas dan belanja pegawai seperti honor.
"Selain peningkatan akuntabilitas, kita harus juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja. Dilaksanakan dengan baik, terus dimonitor dan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran. Outcome-nya betul-betul dirasakan oleh rakyat," ujarnya.
Jokowi mencontohkan dalam sebuah APBD terdapat pagu belanja perjalanan dinas mencapai Rp 1 miliar untuk program penyuluhan tenaga pertanian yang memiliki total anggaran Rp 1,5 miliar.
Hal itu menandakan lebih dari 50 persen total anggaran penyuluhan tenaga pertanian di daerah tersebut habis hanya untuk perjalanan dinas.
Jokowi juga mencontohkan program pengembangan UMKM di suatu daerah memiliki anggaran Rp 2,5 miliar. Namun, sebanyak Rp 1,9 miliar dari total anggaran itu juga habis untuk honor dan perjalanan dinas.
"Bayangkan berapa? Tidak ada 20 persen yang dipakai untuk betul-betul pengembangan usaha mikro. Contoh yang ketiga pengembangan balai penyuluh pertanian, ini di kabupaten berarti dari APBD kabupaten. Tujuan membangun dan merehabilitasi balai penyuluhan anggarannya Rp 1 miliar, sebesar Rp 734 juta untuk honor perjalanan dinas dan rapat-rapat," ungkap Jokowi.
Baca Juga: Mulan Jameela Unggah Video Bersama Ari Lasso, Pengusaha Hida Hasan Beri Respon
Jokowi mengatakan semestinya biaya operasional atau overhead cost tidak lebih dari 20-25 persen dari total anggaran. Oleh karena itu, Jokowi meminta sasaran dan hasil dari program di APBN dan APBD harus menjadi fokus penggunaan anggaran.
"Fokus pada program unggulan, enggak usah juga banyak-banyak program. Sekali lagi fokus pada program-program unggulan, seperti penanganan stunting, pengentasan (masyarakat dari) kemiskinan, membantu produktivitas petani dan nelayan, mengendalikan inflasi, membantu investasi dan lain-lainnya, dan itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri," kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Jokowi Perintahkan Menko Polhukam dan Menag Dalami Polemik Al Zaytun
-
FPI Desak Pemerintahan Jokowi Bubarkan Ponpes Al-Zaytun, Teringat Front Pembela Islam
-
CEK FAKTA: Jokowi Umumkan Pemain Keturunan Ini Bakal Bela Timnas di Piala Dunia U-17
-
Jadwal Piala Dunia U-17 Bentrok dengan Konser Coldplay, Ini Kata Jokowi
-
Jokowi Perintahkan Dua Menterinya Dalami Kasus Ponpes Al Zaytun
Terpopuler
- Tahta Bambang Pacul di Jateng Runtuh Usai 'Sentilan' Pedas Megawati
- Putrinya Bukan Darah Daging Ridwan Kamil, Lisa Mariana: Berarti Anak Tuyul
- 5 Sepatu Onitsuka Tiger Terbaik untuk Jalan Kaki Seharian: Anti Pegal dan Tetap Stylish
- Bukan Dean Zandbergen, Penyerang Keturunan Ini akan Dampingi Miliano Jonathans di Timnas Indonesia?
- Tangis Pecah di TV! Lisa Mariana Mohon Ampun ke Istri RK: Bu Cinta, Maaf, Lisa Juga Seorang Istri...
Pilihan
-
Sri Mulyani Disebut Pihak yang Restui Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta Per Bulan
-
Sri Mulyani Berencana Naikkan Iuran BPJS Kesehatan 4 Bulan Lagi
-
Viral Noel Ebenezer Sebut Prabowo Ancaman Demokrasi dan Kemanusiaan
-
Naturalisasi PSSI Belum Rampung, Miliano Jonathans Dipanggil Timnas Belanda
-
Angka Kemiskinan Turun di Bawah 9%, Menkeu: Pertama Kali dalam Sejarah
Terkini
-
Pencarian Warga Hanyut di Sungai Pasaman Dihentikan, Ini Alasannya
-
76 Paskibraka Nasional dan 70 Tenaga Pendukung Dapat Apresiasi dari BRI
-
Kenapa Ronaldo Kwateh Belum Dimainkan Semen Padang FC? Ini Jawaban Pelatih
-
Polemik Pemindahan Honorer Pemkab Solok hingga Tak Diusulkan PPPK, Ombudsman Sumbar Cium Kejanggalan
-
Semen Padang FC vs PSM Makassar, Pelatih Target Menang Lagi di Laga Kandang: Kita Sudah Persiapan!