SuaraSumbar.id - Penghentian penuntutan empat perkara berdasarkan keadilan restoratif atau restorative justice disetujui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum).
Kasi Penkum Kejati Aceh Baginda mengatakan, empat perkara tersebut masing-masing ditangani Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, dan Kejaksaan Negeri Aceh Singkil.
"Ada empat perkara disetujui dihentikan oleh Jampidum. Persetujuan penghentian penuntutan enam perkara melalui keadilan restoratif dilakukan secara virtual dari Kejati Aceh dan diikuti para kepala kejaksaan negeri," kata Baginda melansir Antara, Kamis (10/11/2022).
Empat perkara tersebut yakni atas nama tersangka Helmi bin M Nasir dan Asneri bin Fahrudin. Tersangka dijerat Pasal 480 KUHP atau menadah barang curian berupa telepon genggam. Perkara tersebut ditangani Kejaksaan Negeri Aceh Besar.
"Kedua tersangka dengan korban sepakat berdamai. Tersangka juga membayar ganti rugi masing-masing Rp3 juta secara suka rela dan disaksikan tokoh masyarakat yang difasilitasi jaksa," kata Baginda.
Berikut, tersangka atas nama Syukri bin Maidin dalam perkara penganiayaan. Tersangka dijerat dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Perkara ini ditangani Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya.
"Tersangka Syukri bin Maidin juga sudah berdamai dengan korban. Tersangka juga bersedia membayar Rp 1,5 juta untuk biaya pengobatan korban," kata Baginda.
Serta tersangka atas nama Abarudin bin Tomok dalam perkara penganiayaan dijerat Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Perkara tersebut ditangani Kejaksaan Negeri Aceh Singkil.
Selain sudah berdamai, kata Baginda, penghentian empat perkara secara keadilan restoratif tersebut dilakukan karena para tersangka baru pertama melakukan tindak pidana.
Baca Juga: Disebut Tak Disiplin, Pinkan Mambo Sakit Hati dan Tak Mau Lagi Bertemu Maia Estianty
"Selanjutnya, Jampidum memerintahkan para kepala kejaksaan negeri menerbitkan surat penetapan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum," kata Baginda.
Berita Terkait
-
Sri Mulyani: Korban Pinjol Ilegal Hingga Investasi Bodong Bisa Ajukan Restorative Justice di RUU PPSK
-
Baru Dilantik, Wakil Ketua KPK Usulkan UU Tentang Restorative Justice, Apa Artinya?
-
Polisi "Kunci" Haris-Fatia di Kasus Luhut, KontraS: Praktik Bungkam Pembela HAM, Tak Sejalan dengan Restorative Justice
-
Mahfud MD: Restorative Justice Itu Tidak Sembarangan
-
Kuasa Hukum Dito Mahendra Sebut Nikita Mirzani Bakal Sulit Peroleh Restorative Justice
Terpopuler
- Hasil Survei Terbaru SMRC Soal Capres: Prabowo Hanya Raih 9,8 Persen, Kalah Telak Dari Dedi Mulyadi
- Kronologi Gubernur Bali Wayan Koster Diamuk Pegawai SPBU
- Wacana Gaji ASN Disalurkan Lewat Koperasi Merah Putih Dinilai Sebagai Langkah Mundur
- Indonesia Masuk Nominasi AFC Awards 2026, PSSI Bersaing dengan Kamboja dan Myanmar
- 4 Slip On Lokal Terbaik Menurut Review Pengguna, Empuk Buat Jalan Jauh hingga Jogging
Pilihan
-
Polisi Bunuh Polisi karena Bully, Bharatu Valdo 4 Kali Didor dan Digorok Junior
-
Kamaruddin Simanjuntak Pengacara Brigadir J Meninggal Dunia di RS Pelni
-
Mantan Kadiv Hubinter Napoleon Bonaparte Meninggal, Pengacara: Doakan Bapak Diampuni Dosa-dosanya
-
Pekan Kelam IHSG: Drama BYAN Haji Isam, Turun Kelas MSCI Hingga Rekor Terburuk Bursa
-
Rakyat Kecil Jadi Korban Antrean BBM, dari Ojol Kehilangan Pendapatan hingga Kampus Terpaksa WFH
Terkini
-
Tiga Daerah di Sumbar Perpanjang PJJ Akibat Kabut Asap
-
ISPA Meningkat di Padang, Kunjungan Pasien Tembus Seribu per Hari
-
BRI Peduli Resmikan Jembatan Gantung di Cianjur, Permudah Akses Warga dan Anak Sekolah
-
BRI Perkuat Koperasi Desa untuk Dukung Usaha dan Pangan Lokal Lewat BRILink Agen
-
BRI Perkuat Pengalaman Nasabah Lewat BRImo dan Sabrina, Raih 36 Penghargaan TBCCI 2026