SuaraSumbar.id - Sejumlah lembaga survei mulai rajin mempublikasikan hitung-hitungan elektabilitas partai politik ataupun aktor politik untuk Pemilu 2024.
Pengamat komunikasi dan politik, Jamiluddin Ritonga menyoroti beberapa hasil lembaga survei yang berbeda satu sama lainnya.
Dia menyarankan agar ada yang mengawasi lembaga survei supaya tetap dalam koridor ilmiah.
"Tentu lembaga tersebut harus terdiri dari orang-orang yang independen dan berintegritas," ujar Jamiluddin, dikutip dari Wartaekonomi.co.id - jaringan Suara.com, Senin (31/10/2022).
Baca Juga: Survei Capres 2024: Ganjar, Prabowo dan Anies Baswedan Kokoh di Tiga Besar
Saat ini, sudah banyak yang menertawakan hasil survei yang dirilis oleh lembaga survei. "Di antara masyarakat sudah mulai tidak mempercayai hasil yang dirilis lembaga survei," lanjutnya.
Tidak hanya itu, akademisi dari Universitas Esa Unggul itu mengatakan bahwa masyarakat saat ini sudah mulai banyak yang menilai lembaga survei menjadi bagian dari tim sukses partai politik atau kandidat capres atau cawapres tertentu.
"Partai politik, capres atau cawapres yang elektabilitas sebelumnya sangat rendah, kemudian lembaga survei tertentu merilis hasil dengan elektabilitas yang meningkat signifikan. Itu tidak dipercaya," tuturnya.
Dengan begitu, hasil yang dirilis lembaga survei tersebut akhirnya tidak dipercaya dan menjadi bahan olok-olok.
Hal seperti itu tentu tidak boleh terus terjadi. Sebab, survei sebagai bagian pendekatan ilmiah dalam dunia politik.
Baca Juga: Survei Ungkap 87,6 Persen Rakyat Indonesia Tak Setuju Kenaikan BBM
"Seharusnya tidak boleh dikotori oleh pihak-pihak yang menjadikan lembaga survei sebagai lahan bisnis semata," tegasnya.
Jamiluddin menegaskan bahwa cara seperti itu sudah mempraktekkan pembentukan opini palsu yang berbahaya bagi kelangsungan demokrasi di Tanah Air.
"Pihak-pihak tersebut bahkan menjadikan hasil surveinya untuk menggiring pendapat umum untuk kepentingan partai politik atau capres atau cawapres yang membayangkan," jelasnya.
Berita Terkait
-
Acuhkan Lembaga Survei karena Berbayar, Dharma-Kun Lebih Percaya Pooling Netizen: Elektabilitas Kami 68 Persen
-
Geger Persepi! Parameter Politik Indonesia dan Voxpol Susul Poltracking Mundur, Ada Apa?
-
Disanksi Karena Beda Hasil Survei Pilkada Jakarta, Poltracking Nyatakan Keluar dari Persepsi
-
Telak! Megawati Sindir Lembaga Survei yang Wawancara Responden via Telepon: Itu Bisa Dibeli
-
Pemungutan Suara Pilkada Jakarta Tinggal 1 Bulan Lagi, 40 Persen Warga Belum Tentukan Pilihan
Tag
Terpopuler
- Apa Sanksi Pakai Ijazah Palsu? Razman Arif dan Firdaus Oiwobo Diduga Tak Diakui Universitas Ibnu Chaldun
- Aset Disita gegara Harvey Moeis, Doa Sandra Dewi Terkabul? 'Tuhan Ambil Semua yang Kita Punya...'
- Ragnar Oratmangoen: Saya Mau Keluar dari...
- Ragnar Oratmangoen Tak Nyaman: Saya Mau Kembali ke Belanda
- Bagaimana Nih? Alex Pastoor Cabut Sebulan Sebelum Laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain
Pilihan
-
Rusuh Persija vs Persib: Puluhan Orang Jadi Korban, 15 Jakmania, 22 Bobotoh
-
Dukungan Penuh Pemerintah, IKN Tetap Dibangun dengan Skema Alternatif
-
Perjuangan 83 Petani Kutim: Lahan Bertahun-tahun Dikelola, Kini Diklaim Pihak Lain
-
Persija vs Persib Bandung, Ridwan Kamil Dukung Siapa?
-
Jordi Amat Bongkar Dugaan Kasus Pencurian Umur: Delapan Pemain..
Terkini
-
Kecelakaan Beruntun di Lembah Anai, Satu Orang Meninggal Dunia
-
Pemko Payakumbuh Gelar Program Pesantren Sekolah Selama Ramadan 2025
-
Bareskrim Polri dan Polda Sumbar Tangkap Kurir Ganja 74 Kg di Pasaman Barat
-
Kebakaran Lahan Sawit di Pesisir Selatan, Petani Diperkirakan Rugi Rp 100 Juta
-
Kronologi Bocah Tertembak Senapan Angin di Rumah Dinas Dokter, Ayah Korban Ungkap Kondisi Terkini