Polda Sumbar Kekurangan Personel: di Mentawai 286, Hanya Bisa Menunggu Rekrutmen

SuaraSumbar.id - Polda Sumbar mengakui kekurangan jumlah personel yang mencapai 50 persen. Penambahan personel hanya bisa diharapkan dari rekrutmen.

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra mengatakan, kurangnya sumber daya personel tidak terlepas dari kenaikan tipe polda. Pasalnya, butuh waktu untuk mencapai standar jumlah personel pada tipe terbaru.

"Secara umum polda yang mengalami kenaikan tipe dari B ke tipe A itu hampir 50 persen kekurangan personel," kata Teddy, Selasa (6/9/2022).

"Itu saya alami, karena saya juga pernah (kapolda) di Banten dan Lampung. Artinya tiga sampel polda yang pernah saya jabat yang awalnya semuanya tipe B, setelah naik ke tipe A memang menstandarkan ada kenaikan jumlah personel itu salah satunya," sambung Teddy.

Baca Juga: Kasus Brigadir J, Ini Hasil Uji Lie Detector Bharada E, Bripka RR dan Kuat Ma'ruf

Menurut Teddy, kecepatan rekrutmen anggota Polri tidak berbanding lurus dengan kenaikan tipe polda tersebut. Kekurangan personel akhirnya berimbas di jajaran, salah satunya Polres Kepulauan Mentawai.

"(Polres Mentawai kekurangan personel) otomatis iya, karena di bawah Polda Sumbar. Kami hanya bisa menunggu, menunggu hasil rekrutmen apakah dari sumber Akpol, SPN, Bintara, Secapa, Tamtama atau sumber lain seperti sarjana. Kita menunggu distribusi personel hasil dari rekrutmen itu," katanya.

Meski Polres Mentawai berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, Teddy menekankan kepada setiap personelnya agar tetap solid dengan keadaan dan kendala yang terjadi. Diminta untuk tidak boleh mudah menyerah.

"Penekanan keluar (ke personel) tetap sinergi dengan semua stakeholder, termasuk elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam tata kelola berkehidupan," ungkapnya.

Ubah Stigma Mentawai Sebagai Tempat 'Pembuangan' Personel Bermasalah

Baca Juga: Dirut Bulog: Program KPSH Efektif Antisipasi Kelonjakan Harga Beras

Dirinya akan mengubah stigma bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai tempat bagi personel bermasalah.