SuaraSumbar.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto Menteri ATR/Kepala BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022). Mantan Panglima TNI itu pun telah berkomitmen untuk memberantas mafia tanah untuk melanjutkan program yang digencarkan pendahulunya Sofyan Djalil.
Kehadiran Hadi Tjahjanto diyakini mampu membereskan sengkarut berbagai persoalan agraria di Indonesia, tidak terkecuali di wilayah Sumatera Barat (Sumbar).
"Saya berharap dan optimistis, persoalan tanah Kaum Maboed di Padang bisa diselesaikan Pak Menteri yang baru," kata Mantan Kapolda Sumbar Irjen (Purn) Fakhrizal dalam keterangan tertulis, Kamis (16/6/2022) malam.
Menurut Fakhrizal, sebagai tokoh yang berlatar belakang militer dan bukan politisi, Hadi memiliki segudang pengalaman, terutama menguasai teritori.
Menurut Fakhrizal, sengketa tanah seluas 765 sebetulnya sudah mendapatkan titik terang. Buktinya, telah ada beberapa dokumen dari putusan Pengadilan dan BPN Kota Padang dan yang terakhir adanya dokumen yang menyatakan tanah tersebut yaitu tanah seluas 765 hektare di 4 Kelurahan di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang adalah milik Adat Kaum Maboet.
"Saat menjabat Kapolda, saya sudah mencarikan solusi yang terbaik yaitu melalui jalan tengah, dimana hak Kaum Maboed bisa diakomodir dan juga tidak ada pihak yang dirugikan. Agar kasus ini tidak berkepanjangan," ujarnya.
Kesepatan yang dimaksud adalah pihak Kaum Maboed yang diwakili Mamak Kepala Waris (MKW) Lehar tidak akan mempermasalahkan bangunan rumah masyarakat, kantor pemerintah, kantor yayasan, kampus yang sudah berdiri di atas tanah tersebut.
Kemudian, kaum Maboed hanya meminta tanah yang masih kosong untuk kepentingan kaumnya. Menurut Fakhrizal, solusi itu sudah disosialisasikan kepada yang ada di atas tanah dengan bertemu langsung di Kantor Polda Sumbar, sehingga tidak ada gejolak lagi.
"Tiba-tiba saat saya tidak lagi menjabat Kapolda, Mamak Kepala Waris Lehar malah ditangkap, ditahan dan meninggal dunia dalam masa penahanan Polda Sumbar. Selain itu saudaranya M Yusuf dan Yasri yang juga ikut ditangkap akhirnya dikeluarkan dari tahanan karena tidak cukup bukti," ujarnya.
Atas kondisi itu, kasus ini kembali bergulir. Kaum Maboet yang kini dengan Mamak Kepala Warisnya M Yusuf juga sudah melapor ke Propam Mabes Polri karena dugaan rekayasa dan kriminalisasi.
M Yusuf juga telah melaporkan mantan Kapolda Sumbar Toni Hermanto ke Komnas HAM, atas dugaan kasus pelanggaran HAM.
"Kasus ini menjadi polemik lagi. Tidak ada kejelasan. Saya berharap kasus ini bisa diselesaikan dan Kebenaran bisa terkuak," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
-
Tugas Berat Hadi Tjahjanto setelah GP Mandalika, Selesaikan Masalah Sengketan Lahan dan IKN
-
Hari Ini Dilantik Jokowi jadi Menteri ATR/BPN, Eks Panglima TNI Hadi Tjahjanto Tercatat Punya Kekayaan Fantastis!
-
Isu Reshuffle Kabinet Makin Kencang, Prabowo Subianto hingga Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto Sambangi Istana
-
Mendadak Dipanggil Jokowi ke Istana Jelang Isu Reshuffle Rabu Besok, Eks Panglima TNI Hadi Tjahjanto: Saya Ngebut
-
Tuntut Keadilan, MKW Kaum Maboed Laporkan Mantan Kapolda Sumbar ke Komnas HAM hingga KontraS
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
7 Khasiat Konsumsi Air Kunyit yang Perlu Diketahui, dari Imunitas hingga Jantung
-
Tips Efektif untuk Cegah Campak pada Bayi Belum Divaksin
-
Pemerintah Tanggung Pajak Tiket Pesawat Ekonomi Selama 60 Hari
-
Pemilih Dharmasraya Capai 174 Ribu, KPU Buka Ruang Tanggapan Masyarakat
-
Bea Cukai Sita 24 Botol Arak Bali Tanpa Pita Cukai di Aceh Besar