SuaraSumbar.id - Mamak kepala Waris (MKW) Kaum Maboed, M Yusuf melaporkan mantan Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Hermanto dan penyidik Polda Sumbar ke Komnas HAM RI, Senin (6/5/2022).
M Yusuf bersama pengacara MKW Kaun Maboed melaporkan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh mantan Kapolda Sumbar itu bersama penyidik Polda Sumbar yang terjadi ketika saudaranya ditangkap dan ditahan hingga akhirnya MKW Lehar meninggal dunia saat masa penahanan di Polda Sumbar.
Penasehat Hukum MKM Kaum Maboed, Mohammad Fadli Aziz mengatakan, selain ke Komnas HAM, pihaknya juga melaporkan kasus dugaan pelanggaran HAM ini ke Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Propam hingga Kompolnas.
"Kami juga melaporkan ke Biro Wasidik, meminta untuk di gelar kembali. Kami meminta kepastian hukum dari klien kami yang menuntut keadilan," katanya kepada SuaraSumbar.id, Selasa (7/6/2022).
Menurut Mohammad Fadli Aziz, kasus ini bermula ketika kliennya M Yusuf, Yasri, dan almarhum MKW Lehar dituduh sebagai mafia tanah atas tanah yang dimiliki oleh kaumnya sendiri dengan luas 765 hektare.
Padahal, katanya, pihaknya memiliki surat dari BPN Kota Padang yang menyatakan tanah itu adalah tanah adat kaum Maboed. Apalagi, tanah tersebut sudah sering menang dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Padang.
Namun, MKW Maboed ini ditangkap dan ditahan oleh penyidik Polda Sumbar atas laporan sebagai mafia tanah. MKW Lehar yang ditahan selama 48 hari dalam keadaan dan tidak ada penangguhan penahanan yang diberikan Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Hermanto.
"Sebelum ditahan, kami sudah mengajukan penangguhan penahanan sebanyak dua kali, namun tidak diindahkan. Dasar kami meminta penangguhan karena klien kami ini sudah berumur 84 dan adanya rekan medis," tuturnya.
"Kami juga sudah berikan rekam medis dan surat kematian ke Komnas HAM dan instansi lainnya," sebutnya lagi.
Baca Juga: Soroti Irjen Sigid Maju jadi Pimpinan Komnas HAM, KontraS Sebut Polri Langganan Dilaporkan Kasus HAM
Selain Lehar yang meninggal dunia, kata Mohammad Fadli Aziz, kliennya MKW Yasri sedang mengalami gangguan jiwa. Sampai saat ini, kliennya masih berstatus sebagai tersangka Polda Sumbar. Padahal, masa tahanan sudah melampaui batas.
Sementara MKW M Tusuf dibebaskan kembali setelah ditahan selama 78 hari. Alasan pembebasakan karena tidak cukup bukti.
"Klien kami meminta keadilan kepastian hukum, apakah kasus ini dilanjutkan ke P-21, tahap kedua hingga di proses ke pengadilan atau kasus ini bisa di SP3," ucapnya.
Fadli menegaskan bahwa memang benar yang dilaporkan dalam kasus ini adalah mantan Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Hermanto. Sebab, kasus penahanan ini terjadi ketua Toni menjabat Kapolda Sumbar.
"Ya betul (Irjen Pol ToniHermanto). Saat kasus itu bergulir, dia sedang menjabat Kapolda Sumbar," tutupnya.
Pengacara MKW Kaum Maboed berhara Komnas HAM dapat mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran HAM ini. "Kami merasa hak kami dilanggar, kami melapor ke Komnas HAM untuk dapat menindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku," sambungnya.
Berita Terkait
-
Tahapan Seleksi Calon Komisioner Komnas HAM Loloskan 50 Nama, Ada Perwira Tinggi Polisi Berpangkat Irjen
-
Peristiwa Paniai Segera Disidangkan, Komnas HAM: 20 Tahun Kasus HAM Berat Diinvestigasi, Akhirnya Ada yang akan Disidang
-
Pensiunan TNI Segera Diadili Kasus HAM Berat Paniai, Komnas HAM Soroti Jumlah Tersangka di Kejagung Baru Satu Orang
-
Terima Aduan Rakyat Papua soal Peristiwa di Dogiyai, Komnas HAM Bakal Pertanyakan Pengiriman Pasukan Brimob
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Terjaring OTT KPK, Ulangi Jejak Kelam Pendahulu
-
Ledakan Dahsyat Guncang Mall AEON Dua Orang Tewas, Diduga Akibat Kebocoran Gas
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
Terkini
-
Percepat Program 3 Juta Rumah, Kinerja BRI Salurkan KUR Perumahan Tuai Apresiasi
-
AKBP Terlapor Dugaan Pelecehan Polwan Batal Dilantik jadi Kabid Dokkes Polda Sumbar
-
Transformasi Digital BRI Perkuat Merchant dan QRIS, dan Akses Keuangan Danantara
-
Disdik Padang Soal Siswi SD Meninggal: Tidak Ada Indikasi Perundungan
-
Polwan Diduga Dilecehkan Perwira Berpangkat AKBP, LBH Padang Kecam Penghentian Kasus