SuaraSumbar.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dua menteri baru dan tiga wakil menteri pada Rabu (15/6/2022) di Istana Negara. Banyak pihak yang menyoroti soal reshuffle Kabinet Kerja Jokowi-Ma'ruf.
Ada yang menyebut reshuffle perlu dilakukan mengingat banyak hal yang tidak tertangani di tengah masyarakat, terutama soal kebutuhan pokok.
Pengamat politik yang juga akademisi Universitas Andalas (Unand), Najmuddin Rasul pun mengomentari reshuffle yang baru sehari berlalu.
Menurut Najmuddin, jika berkaca dan melihat dari kondisi Negara saat ini, tokoh-tokoh yang mendapat jabatan pada reshufle terbaru ini tidaklah sesuai dengan tujuan.
"Tujuan reshufle adalah untuk memperbaiki kinerja kabinet. Tapi saya melihat reshufle ini hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan," katanya kepada SuaraSumbar.id, Kamis (16/6/2022).
Menurutnya, Presiden Jokowi harus melihat persoalan krusial yang sedang bergejolak di tengah masyarakat. Misalnya, harga kebutuhan pokok melonjak, ekonomi masyarakat yang relatif turun dan bahkan utang negara yang menggunung.
"Mestinya yang di reshufle adalah menteri-menteri ekonomi," tuturnya.
Kemudian, kata Najmuddin, Presiden Jokowi juga harus memperhatikan persoalan yang dihadapi masyarakat dan bukan sekedar pencitraan, kepentingan koalisi menjelang agenda politik 2024.
"Jika presiden bisa mengatasi persoalan ekonomi, ini bisa menjadi pembuktian Jokowi pro rakyat. Tetapi itu tidak dilakukan. Jadi reshufle ini hanya bagi-bagi kekuasaan dan untuk kepentingan koalisi," ujarnya.
Baca Juga: Jokowi Ajak Jerman Investasi Untuk Industri Kendaraan Listrik
Diketahui, dalam perombakan atau reshuffle kabinet ini, Jokowi melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.
Sementara, mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.
Pada reshuffle kabinet tersebut, Jokowi juga melantik tiga wakil menteri baru yakni Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam NegeriAfriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Tenaga KerjaRaja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN.
Kontributor : B Rahmat
Tag
Berita Terkait
-
Eks Panglima TNI Jadi Menteri ATR/BPN, Disinyalir Bakal Represif Tuntaskan Masalah Lahan IKN
-
Pasal Penghinaan Presiden Hidup Lagi di RKUHP, BEM UI: Apa Urgensinya?
-
Temui Presiden Jerman, Jokowi Diskusi Soal Situasi Perang di Ukraina
-
Bertemu Di Istana Bogor, Jokowi Dan Presiden Jerman Bahas Soal Situasi Di Ukraina
Terpopuler
- Nasi di Rice Cooker Cepat Bau dan Kuning? Begini 10 Cara Mengatasinya
- Krim Malam yang Bagus Apa? Ini 4 Rekomendasi Sesuai Klaim dan Harga
- Segel Ruang Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Hilang, Jaksa KPK Cium Ada Pihak Terlibat
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- 5 Sabun Mandi Vitamin C Terbaik untuk Mencerahkan Kulit Belang, Lengkap dengan Review Pengguna
Pilihan
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
-
Drone Thermal Dikerahkan, SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau
-
Cari 5 Jurnalis Hilang di Anak Krakatau, 6 Kapal Sisir Laut hingga 271 Nautical Mile
Terkini
-
Raih Penghargaan, BRI Dorong Transformasi Digital Lewat BRImo Taiwan
-
DPLK BRI Tegaskan Komitmen ESG Lewat Raihan Kehati ESG Award 2026
-
Dukung Arahan Prabowo, BRI Siap Perluas Rekening Perbankan Masyarakat
-
BRI Multiguna Pre-Approved, Pembiayaan Praktis Bagi Nasabah Terpilih
-
BRI Dorong Anak Muda Gunakan Teknologi untuk Disiplin Mengatur Keuangan