SuaraSumbar.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dua menteri baru dan tiga wakil menteri pada Rabu (15/6/2022) di Istana Negara. Banyak pihak yang menyoroti soal reshuffle Kabinet Kerja Jokowi-Ma'ruf.
Ada yang menyebut reshuffle perlu dilakukan mengingat banyak hal yang tidak tertangani di tengah masyarakat, terutama soal kebutuhan pokok.
Pengamat politik yang juga akademisi Universitas Andalas (Unand), Najmuddin Rasul pun mengomentari reshuffle yang baru sehari berlalu.
Menurut Najmuddin, jika berkaca dan melihat dari kondisi Negara saat ini, tokoh-tokoh yang mendapat jabatan pada reshufle terbaru ini tidaklah sesuai dengan tujuan.
"Tujuan reshufle adalah untuk memperbaiki kinerja kabinet. Tapi saya melihat reshufle ini hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan," katanya kepada SuaraSumbar.id, Kamis (16/6/2022).
Menurutnya, Presiden Jokowi harus melihat persoalan krusial yang sedang bergejolak di tengah masyarakat. Misalnya, harga kebutuhan pokok melonjak, ekonomi masyarakat yang relatif turun dan bahkan utang negara yang menggunung.
"Mestinya yang di reshufle adalah menteri-menteri ekonomi," tuturnya.
Kemudian, kata Najmuddin, Presiden Jokowi juga harus memperhatikan persoalan yang dihadapi masyarakat dan bukan sekedar pencitraan, kepentingan koalisi menjelang agenda politik 2024.
"Jika presiden bisa mengatasi persoalan ekonomi, ini bisa menjadi pembuktian Jokowi pro rakyat. Tetapi itu tidak dilakukan. Jadi reshufle ini hanya bagi-bagi kekuasaan dan untuk kepentingan koalisi," ujarnya.
Baca Juga: Jokowi Ajak Jerman Investasi Untuk Industri Kendaraan Listrik
Diketahui, dalam perombakan atau reshuffle kabinet ini, Jokowi melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.
Sementara, mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.
Pada reshuffle kabinet tersebut, Jokowi juga melantik tiga wakil menteri baru yakni Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam NegeriAfriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Tenaga KerjaRaja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN.
Kontributor : B Rahmat
Tag
Berita Terkait
-
Eks Panglima TNI Jadi Menteri ATR/BPN, Disinyalir Bakal Represif Tuntaskan Masalah Lahan IKN
-
Pasal Penghinaan Presiden Hidup Lagi di RKUHP, BEM UI: Apa Urgensinya?
-
Temui Presiden Jerman, Jokowi Diskusi Soal Situasi Perang di Ukraina
-
Bertemu Di Istana Bogor, Jokowi Dan Presiden Jerman Bahas Soal Situasi Di Ukraina
Terpopuler
- OJK Respon Isu Dirut MNC Dicekal Usai Keterangan Kontroversial Jusuf Hamka
- 2 Sabun Cuci Muka Wardah Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
- Sepasang Sepatu Nike dari Manhattan dan Cerita di Balik Sosok Jenderal Maruli Simanjuntak
- Ini 3 Pilihan Terbaik HP Snapdragon Termurah dengan Layar AMOLED
- Lagu Runaway Menggema di SUGBK, Jadi Penutup Konser Kanye West di Jakarta
Pilihan
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
-
Kebakaran Hutan di Toraja Utara Hanguskan Kuburan Leluhur
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
Terkini
-
Bangun 100 Sekolah Rakyat di 32 Provinsi, Kementerian PU Serap 97 Ribu Tenaga Kerja
-
Penyelundupan 2 Ton Solar Subsidi ke Jambi Digagalkan, Disamarkan dalam Karung Pupuk dan Fiber Ikan
-
298 Pelanggaran Tertangkap Kamera ETLE Polda Sumbar, 200 Surat Konfirmasi Dikirim
-
Terungkap Dugaan Praktik Mucikari di Padang, Satu Pria Dibawa ke Polda
-
Jaga Kesehatan Keluarga, BRI Berikan Healthcare Privilege Eksklusif Bersama Prodia