SuaraSumbar.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dua menteri baru dan tiga wakil menteri pada Rabu (15/6/2022) di Istana Negara. Banyak pihak yang menyoroti soal reshuffle Kabinet Kerja Jokowi-Ma'ruf.
Ada yang menyebut reshuffle perlu dilakukan mengingat banyak hal yang tidak tertangani di tengah masyarakat, terutama soal kebutuhan pokok.
Pengamat politik yang juga akademisi Universitas Andalas (Unand), Najmuddin Rasul pun mengomentari reshuffle yang baru sehari berlalu.
Menurut Najmuddin, jika berkaca dan melihat dari kondisi Negara saat ini, tokoh-tokoh yang mendapat jabatan pada reshufle terbaru ini tidaklah sesuai dengan tujuan.
"Tujuan reshufle adalah untuk memperbaiki kinerja kabinet. Tapi saya melihat reshufle ini hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan," katanya kepada SuaraSumbar.id, Kamis (16/6/2022).
Menurutnya, Presiden Jokowi harus melihat persoalan krusial yang sedang bergejolak di tengah masyarakat. Misalnya, harga kebutuhan pokok melonjak, ekonomi masyarakat yang relatif turun dan bahkan utang negara yang menggunung.
"Mestinya yang di reshufle adalah menteri-menteri ekonomi," tuturnya.
Kemudian, kata Najmuddin, Presiden Jokowi juga harus memperhatikan persoalan yang dihadapi masyarakat dan bukan sekedar pencitraan, kepentingan koalisi menjelang agenda politik 2024.
"Jika presiden bisa mengatasi persoalan ekonomi, ini bisa menjadi pembuktian Jokowi pro rakyat. Tetapi itu tidak dilakukan. Jadi reshufle ini hanya bagi-bagi kekuasaan dan untuk kepentingan koalisi," ujarnya.
Baca Juga: Jokowi Ajak Jerman Investasi Untuk Industri Kendaraan Listrik
Diketahui, dalam perombakan atau reshuffle kabinet ini, Jokowi melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.
Sementara, mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.
Pada reshuffle kabinet tersebut, Jokowi juga melantik tiga wakil menteri baru yakni Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam NegeriAfriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Tenaga KerjaRaja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN.
Kontributor : B Rahmat
Tag
Berita Terkait
-
Eks Panglima TNI Jadi Menteri ATR/BPN, Disinyalir Bakal Represif Tuntaskan Masalah Lahan IKN
-
Pasal Penghinaan Presiden Hidup Lagi di RKUHP, BEM UI: Apa Urgensinya?
-
Temui Presiden Jerman, Jokowi Diskusi Soal Situasi Perang di Ukraina
-
Bertemu Di Istana Bogor, Jokowi Dan Presiden Jerman Bahas Soal Situasi Di Ukraina
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
Terkini
-
3 Bedak untuk Kulit Sensitif: Pilihan Aman agar Wajah Tetap Sempurna Tanpa Iritasi
-
Mobil Travel Masuk Jurang di Lembah Anai, Bagaimana Kondisi 7 Penumpang?
-
Kasat Lantas Solok Kota Dimutasi di Tengah Sorotan Rombongan Arteria Dahlan Foto di Sitinjau Lauik
-
Dinkes Pasaman Barat: Total 25 Orang Diduga Keracunan Bakso Tusuk, 3 Masih Dirawat
-
12 Anak Diduga Keracunan Bakso Tusuk di Pasaman Barat, Ada Balita 2 Tahun