SuaraSumbar.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dua menteri baru dan tiga wakil menteri pada Rabu (15/6/2022) di Istana Negara. Banyak pihak yang menyoroti soal reshuffle Kabinet Kerja Jokowi-Ma'ruf.
Ada yang menyebut reshuffle perlu dilakukan mengingat banyak hal yang tidak tertangani di tengah masyarakat, terutama soal kebutuhan pokok.
Pengamat politik yang juga akademisi Universitas Andalas (Unand), Najmuddin Rasul pun mengomentari reshuffle yang baru sehari berlalu.
Menurut Najmuddin, jika berkaca dan melihat dari kondisi Negara saat ini, tokoh-tokoh yang mendapat jabatan pada reshufle terbaru ini tidaklah sesuai dengan tujuan.
"Tujuan reshufle adalah untuk memperbaiki kinerja kabinet. Tapi saya melihat reshufle ini hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan," katanya kepada SuaraSumbar.id, Kamis (16/6/2022).
Menurutnya, Presiden Jokowi harus melihat persoalan krusial yang sedang bergejolak di tengah masyarakat. Misalnya, harga kebutuhan pokok melonjak, ekonomi masyarakat yang relatif turun dan bahkan utang negara yang menggunung.
"Mestinya yang di reshufle adalah menteri-menteri ekonomi," tuturnya.
Kemudian, kata Najmuddin, Presiden Jokowi juga harus memperhatikan persoalan yang dihadapi masyarakat dan bukan sekedar pencitraan, kepentingan koalisi menjelang agenda politik 2024.
"Jika presiden bisa mengatasi persoalan ekonomi, ini bisa menjadi pembuktian Jokowi pro rakyat. Tetapi itu tidak dilakukan. Jadi reshufle ini hanya bagi-bagi kekuasaan dan untuk kepentingan koalisi," ujarnya.
Baca Juga: Jokowi Ajak Jerman Investasi Untuk Industri Kendaraan Listrik
Diketahui, dalam perombakan atau reshuffle kabinet ini, Jokowi melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.
Sementara, mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.
Pada reshuffle kabinet tersebut, Jokowi juga melantik tiga wakil menteri baru yakni Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam NegeriAfriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Tenaga KerjaRaja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN.
Kontributor : B Rahmat
Tag
Berita Terkait
-
Eks Panglima TNI Jadi Menteri ATR/BPN, Disinyalir Bakal Represif Tuntaskan Masalah Lahan IKN
-
Pasal Penghinaan Presiden Hidup Lagi di RKUHP, BEM UI: Apa Urgensinya?
-
Temui Presiden Jerman, Jokowi Diskusi Soal Situasi Perang di Ukraina
-
Bertemu Di Istana Bogor, Jokowi Dan Presiden Jerman Bahas Soal Situasi Di Ukraina
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Perang Meluas di Timur Tengah: Iran Hantam Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Kuwait dan Uni Emirat Arab
-
Iran Bom Markas Besar Angkatan Laut AS! Lalu Tembakkan 75 Rudal ke Israel
-
Sabtu Pagi Teheran Dibom, Sabtu Sore Iran Langsung Kirim Rudal ke Israel
-
Kedubes Iran di Indonesia Kecam Serangan AS-Israel, Sebut Pelanggaran Berat Piagam PBB
-
'Labbaik Ya Hussein', TV Iran Siarkan Lagu Perang, Siap Balas Serangan AS dan Israel
Terkini
-
Jadwal Buka Puasa Bukittinggi Hari Ini, Sabtu 28 Februari 2026
-
Jadwal Buka Puasa Kota Padang, Sabtu 28 Februari 2026
-
Kapan Piaman Barayo 2026 Digelar? 11 Objek Wisata Dibuka
-
Jadwal Imsakiyah Kota Padang Hari Ini, Sabtu 28 Februari 2026
-
Jadwal Imsakiyah Bukittinggi Sabtu 28 Februari 2026, Simak Waktu Sahur dan Berbuka