Fabiola Febrinastri | Restu Fadilah
Selasa, 17 Mei 2022 | 15:50 WIB
Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di wilayahnya pada Selasa,(17/5/2022). (Dok: Pemkab Dharmasraya)

SuaraSumbar.id - Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di wilayahnya pada Selasa,(17/5/2022). Ini dalam rangka menyikapi anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa Sawit di tingkat petani selama dua minggu belakangan.

Tak sendirian, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu didampingi Kapolres Dharmasraya, AKBP Nurhadiansyah, Kepala Dinas Pertanian, Darisman, Kepala Dinas PMPTSP, Naldi, dan sejumlah kepala OPD lainnya.

Dalam kesempatan tersebut Sutan Riska mengaku menerima informasi bahwa sejumlah Pabrik Kelapa Sawit di wilayahnya menolak menampung TBS milik rakyat. Hal tersebut mengakibatkan sejumlah pengusaha timbangan kelapa sawit (ram) di Dharmasraya terpaksa menghentikan operasionalnya sampai waktu yang belum ditentukan

Kata Sutan Riska, ditolaknya TBS milik warga Dharmasraya di sejumlah PKS, tentu berdampak langsung terhadap masyarakat, mengingat sektor ini merupakan penggerak utama perekonomian Dharmasraya.

Baca Juga: Terpopuler: Paras Anggun Penjual Es Dawet, Harga Minyak Goreng Alami Penurunan

Oleh karena itu bupati millenial asal Sumatera Barat ini merasa perlu mengambil sikap atas persoalan yang dihadapi warganya, salah satunya dengan melakukan Sidak ke sejumlah Pabrik Kelapa Sawit.

"Kami tegaskan kepada perusahaan jangan sampai menutup dan tidak menampung sawit petani Dharmasraya, prioritaskan buah sawit petani Dharmasraya," tegas Sutan Riska disela-sela sidak.

Kata Sutan Riska, selain menjalankan usaha sektor perkebunan, Pabrik Kelapa Sawit seharusnya juga memberi dampak terhadap perekonomian Dharmasraya dengan menampung hasil produksi perkebunan rakyat. Perusahaan tidak boleh hanya memikirkan keuntungan sendiri, karena bagaimanapun perusahaan menjalankan usahanya dengan memanfaatkan tanah ulayat milik warga Dharmasraya.

Dia mengaku akan mempertimbangkan untuk mencabut izin usaha pengelolaan hasil perkebunan perusahaan, jika perusahaan masih menolak TBS masyarakat.

“Kami akan terus memantau sejauh mana penegasan kami diindahkan oleh Pabrik Kelapa Sawit, jika masih menolak, tentu kami akan memperimbangkan mengevaluasi izin usaha perusahaan yang bersangkutan”, lanjut Sutan Riska.

Baca Juga: Usai Melonjak 5 Persen, Harga Minyak Dunia Terpantau Bergerak Stabil

Selain itu, terkait persoalan rendahnya harga TBS, Sutan Riska juga mendesak perusahaan untuk tidak menentukan harga sekehendak hati, tetapi harus menyesuaikan harga CPO dunia.

Load More