SuaraSumbar.id - Pemerintah Thailand secara resmi bakal membagikan satu juta tanaman ganja kepada warganya. Bibit ganja tersebut dibagikan secara gratis.
Seperti dikutip SuaraSumbar.id dari Canberratimes.com, Jumat (13/5/2022), pembagian tanaman ganja itu dilakukan bersamaan dengan pencabutan sebagian besar pembatasan hukum atas produksi serta kepemilikan cannabis sativa pada bulan Juni.
Menteri Kesehatan Masyarakat Anutin Charnvirakul menandatangani dokumen pada bulan Februari 2022, yang secara resmi mengeluarkan ganja dari daftar obat-obatan terlarang.
Thailand termasuk negara progresif dalam pemanfaatan ganja. Tahun 2018, pemerintah resmi mengatur secara ketat legalisasi penggunaan ganja.
Batasan-batasan lainnya dalam hal penggunaan ganja pun secara bertahap dilonggarkan sejak tahun tersebut.
Dengan begitu, otoritas Thailand berharap industri ganja baru yang besar akan berkembang, sehingga mampu menghasilkan ratusan juta dolar secara langsung setiap tahun.
Tak hanya itu, legalisasi dan pembagian tanaman ganja gratis juga diharapkan mampu menarik wisatawan asing, yang mulai kembali dalam jumlah besar setelah sebagian besar absen selama pandemi virus corona.
Saat tanaman ganja dibagikan secara gratis kepada masyarakat per 9 Juni 2022, pemerintah membolehkan setiap orang memiliki serta menggunakan semua bagian tanaman ganja.
"Namun, konten yang diekstraksi akan tetap ilegal jika mengandung lebih dari 0,2 persen bahan psikoaktif tetrahydrocannabinol, atau THC," kata Anutin Charnvirakul.
Baca Juga: Terkuak, Ini Makanan Khusus yang Disantap Pemain Timnas Thailand di SEA Games 2021
Anutin mengatakan di halaman Facebook pribadinya, bahwa individu tidak perlu lagi mendapatkan izin untuk menanam ganja di rumah.
Izin, kata dia, tidak diperlukan selama tanaman ganja dikembang-biakkan untuk tujuan pengobatan dan tidak memiliki kandungan THC di atas batas maksimum legal.
"Satu juta tanaman ganja akan dibagikan gratis mulai Juni. Orang-orang akan dapat menanam sebanyak yang mereka suka di rumah," kata Anutin.
Tapi, kata dia, perusahaan skala besar masih memerlukan izin dari badan pengawas obat dan makanan negara untuk membuat produk ganja, yang dianggap digunakan terutama untuk obat-obatan dan bahan tambahan makanan.
Untuk diketahui, Partai Bhumjai Thai, yang mana Anutin adalah kadernya, sempat berkampanye dalam pemilihan umum 2019 untuk legalisasi produksi ganja, dengan mengatakan itu akan membantu petani.
Kontributor : Rizky Islam
Berita Terkait
-
Terkuak, Ini Makanan Khusus yang Disantap Pemain Timnas Thailand di SEA Games 2021
-
Pemerintah Thailand Bagi 1 Juta Pohon Ganja Untuk Rakyat
-
Pria di Medan Kedapatan Bawa 49 Kg Ganja, Endingnya Begini
-
Ginting kalah untuk ketiga kalinya di Piala Thomas 2022
-
Ginting Belum Mampu Raih Kemenangan di Piala Thomas 2022, Netizen Soroti Psikologisnya
Terpopuler
- Empat Pemuda Bobol Gudang Barang Bukti Satlantas Polres Gowa
- Penyadapan Presiden: Prabowo Dengar Suara Mencurigakan, Seskab Teddy Gercep Copot Kabel WiFi
- PLN Beli Gas dari Blok Milik Hashim hingga 2037, Berapa Nilai Kontraknya?
- Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
- Belum Ada Kerjaan Usai Mundur Jadi Wapres, Gibran Semangat Diajak Main GTA VI
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
14 Konsumen Laporkan Pengembang Cluster Classical City Padang ke Polisi, Ini Perkaranya
-
Pengendara Motor Terseret Banjir di Pasaman Barat Ditemukan Meninggal Dunia, 16 Rumah-Toko Terendam
-
Tak Hanya Terima Gaji, Nasabah BRI Bisa Kembangkan Bisnis Lewat Community of Payroll
-
Makin Stylish dan Fleksibel, BRI Kartu Kredit Touch Temani Lifestyle Generasi Muda
-
Kapolda Sumbar Buka Opsi Legalisasi Tambang Emas Ilegal, Kesejahteraan Masyarakat Jadi Prioritas