Musnahkan KKB, Jokowi Disarankan Pindah Kantor ke Papua

SuaraSumbar.id - Penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) belum juga berakhir. Untuk serius menumpas dan memusnahkan KKB, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan pindah kantor ke Papua.

Hal itu dinyatakan pengamat terorisme dan intelijen dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya. Menurutnya, ada sejumlah opsi yang bisa ditempuh pemerintah dalam meredam polemik di Papua.

Menurut Harits, dibutuhkan top leader dari NKRI yang mumpuni, mempunyai kapasitas, kredibel dan dukungan politik yang konstruktif dari berbagai pihak. Sebab, pergerakan TNI untuk menumpas KKB Papua tersebut tergantung keputusan politik pemerintah.

Kemudian, ada dua faktor utama yang mempenaruhi kasus teroris separatisme di Papua. Pertama, keingingan dan kapasitas pemerintah pusat untuk menuntaskan kasus Papua secara berimbang proporsional dengan semua pendekatan, tegas, terukur dan komprehensif.

Sejauh apa hal pertama ini dimiliki pemerintah pusat, akan berpengaruh signifikan pada penyelesaian problem Papua.

Kemudian yang kedua, adanya komitmen para pemimpin lokal Papua untuk mengakhiri konflik. Komitmen untuk bersama membangun Papua yang makmur adil dan maju dengan berkeadaban. Oleh karena itu para penguasanya harus tidak bermental koruptor dan oportunis.

Masyarakat Papua sejatinya tidak akan memberikan dukungan aksi separatisme jika hidup mereka makmur dan berkeadilan.

“Maka pertemuan dua faktor diatas korelatif mampu mengamputasi gerakan teroris separatisme di Papua,” katanya dikutip dari Hops.id - jaringan Suara.com, Kamis (9/9/2021).

Harits juga menyarankan apabila pemerintah ingin mengakhiri konflik Papua, maka perlu mengkaji secara serius untuk menemukan rintangan utama untuk membangun Papua.

Baca Juga: PON Papua: Anggaran Tim Sepak Bola NTT Minim, Lima Baju Legenda Dilelang

Selain itu pemerintah pusat juga harus konsisten menggerakkan semua komponen yang diperlukan untuk mencapai kemajuan-kemajuan riil di semua sektor di Papua.

Padahal, kata dia, sumber daya alam di Papua sangat kaya, namun mirisnya warga setempat justru tertinggal dibanding wilayah Indonesia lainnya.

Bahkan kalau pemerintah ingin serius mengakhiri konflik Papua dengan membuat warganya makmur, maka disarankan bila perlu Presiden Jokowi memindahkan kantornya ke Papua.

“Rakyat Indonesia di Papua jangan seperti ayam yang kelaparan di lumbung pagi. Tanah yang kaya dengan tambang-tambang, tapi mereka tetap hidup dalam kemiskinan dan tertinggal dalam banyak aspek dibanding wilayah Indonesia lainnya,” tuturnya.

“Kalau perlu Jokowi kantornya pindah ke Papua, jika itu solusi pragmatisnya,” imbuhnya.