SuaraSumbar.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh kepala daerah untuk menyiapkan tempat isolasi dan rumah sakit cadangan sebagai upaya menangani pasien Covid-19.
Menurut Jokowi, kecepatan penularan virus di wilayah padat penduduk dapat terjadi semakin cepat dan masif.
Jokowi mengungkapkan, tempat isolasi terpusat untuk pasien Covid-19 bergejala ringan dan tanpa gejala menjadi salah satu hal penting yang perlu dilakukan pemerintah daerah, terutama di wilayah padat penduduk.
Jokowi mengatakan, sangat diperlukan terlebih kawasan padat penduduk umumnya dipenuhi rumah berukuran 3x3 meter yang bisa dihuni sampai empat orang.
"Penyiapan rumah isolasi terutama untuk yang bergejala ringan, kalau bisa, ini sampai di tingkat kelurahan atau desa, ini akan lebih baik."
"Kalau tidak, paling tidak, ada isolasi terpusat di tingkat kecamatan terutama ini untuk kawasan-kawasan yang padat, utamanya di kota-kota, ini harus ada," kata Jokowi saat memberikan arahan kepada kepala daerah se-Indonesia melalui konferensi video, Senin (19/7/2021).
"Karena cek lapangan yang saya lakukan untuk kawasan-kawasan padat, (rumah berukuran) 3x3 (meter) dihuni oleh empat orang. Saya kira ini kecepatan penularan akan sangat masif, kalau itu tidak disiapkan isolasi terpusat di kelurahan itu atau paling tidak di kecamatan," sambungnya.
Selain itu, Jokowi juga meminta kepala daerah untuk merencanakan dan menyiapkan rumah sakit daerah, termasuk rumah sakit cadangan dan rumah sakit darurat.
Hal itu perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan pasien Covid-19 dan membuat kebutuhan kamar rumah sakit meningkat.
Baca Juga: Jokowi Minta Kepala Daerah Turun ke Lapangan, Pantau Kapasitas BOR untuk Pasien COVID-19
"Paling tidak kita memiliki, di dalam perencanaan itu, bagaimana kalau rumah sakit itu penuh. Jangan (rumah sakit) sudah penuh baru menyiapkan, akan terlambat," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta kepala daerah untuk rajin turun ke lapangan guna mengontrol langsung kondisi di lapangan, terutama menyangkut ketersediaan obat hingga kecukupan pasokan oksigen.
Para kepala daerah juga diminta untuk terus memantau kapasitas rumah sakit atau bed occupancy rate di setiap rumah sakit sehingga bisa dioptimalkan untuk penanganan pasien Covid-19.
"Saya lihat beberapa daerah, rumah sakit masih memasang angka 20 atau 30 persen dari kemampuan bed yang ada, lha, ini bisa dinaikkan. Bisa 40 (persen) atau seperti di DKI Jakarta sampai ke 50 (persen) yang didedikasikan kepada (pasien) Covid-19."
"Ini kepala daerah harus tahu, jadi kapasitas berapa dan harus diberikan kepada (pasien) Covid-19 berapa. Kalau ndak, nanti kelihatan rumah sakitnya BOR-nya sudah tinggi banget padahal yang dipakai baru 20 persen. Banyak yang seperti itu," paparnya.
Jokowi juga menyoroti soal percepatan belanja daerah dan percepatan bantuan sosial, terutama yang berkaitan dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan Dana Desa.
Berita Terkait
-
Presiden Jokowi Kirim 2 Sapi Kurban ke Kota Solo, Beratnya Bikin Geleng-geleng Lur!
-
Keluarkan Inmendagri 21/2021, Tito Minta Kepala Daerah Segera Salurkan Bansos dari APBD
-
Manajerial Buruk dan Kepercayaan Publik Jeblok, PKS: Alarm Bagi Pemerintahan Jokowi
-
Vaksinasi Berbayar Dibatalkan Jokowi, Kemenkes Akan Revisi Permenkes 19 Tahun 2021
-
Tak Mau Disalahkan Soal Proyek Mangkrak Hambalang, Demokrat Malah Salahkan Jokowi
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
Terkini
-
BKSDA Larang Mendaki Gunung Singgalang, Pendakian Ditutup!
-
Benarkah Libur Sekolah Ramadhan 2026 Sudah Terbit? Ini Faktanya
-
Erupsi Gunung Marapi 35 Detik, Kolom Abu Tak Teramati
-
5 Lipstik Matte Lokal Murah Meriah, Nyaman Dipakai Seharian
-
Terowongan Tol Sicincin-Padang Panjang Bakal Ikon Baru Sumbar, Kapan Mulai Dibangun?