SuaraSumbar.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak mendukung program vaksin Gotong Royong melalui PT. Kimia Farma yang rencana akan dijual.
Menurut KPK, PT. Kimia Farma dalam tata kelola vaksin Gotong Royong belum memiliki jangkauan cukup luas. Dengan begitu, program tersebut berisiko timbulnya potensi dugaan korupsi.
Meski program vaksin berbayar tersebut dibawahi PT. Kimia Farma yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"KPK tidak mendukung pola vaksin GR (Gotong Royong) melalui Kimia Farma. Karena efektifitasnya rendah, sementara tata kelolanya beresiko," kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangannya, Rabu (14/7/2021).
Firli menegaskan penjualan vaksin Gotong Royong yang rencana dilakukan PT. Kimia Farma secara individu dianggap sangat beresiko tinggi terjadinya korupsi.
Meskipun, kata Firli, Kimia Farma juga sudah dilengkapi dengan peraturan Kemenkes dalam penjualan vaksin Gotong Royong.
Kata dia, dari kajian KPK, ditakutkan dari sisi medis dan kontrol vaksin akan munculnya reseller selain Kimia Farma untuk menjual vaksin Gotong Royong secara mandiri. Maka akan timbul resiko yang cukup berat nantinya.
"Berisiko tinggi dari sisi medis dan kontrol vaksin (reseller bisa muncul dan lain-lain), efektifitas rendah. Jangkauan Kimia Farma terbatas," ungkap Firli.
Firli mengharapkan sebelum dilakukan pelaksanaan Vaksin mandiri Kemenkes memiliki data peserta vaksin dengan berbasis data karyawan yang akuntabel dari Badan usaha, swasta, instansi, lembaga organisasi pengusaha atau assosiasi.
Baca Juga: Evita Nursanty Dukung Vaksin Gotong Royong untuk Individu
"Perlu dibangun sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan minitoring pelaksanaan Vaksin GR secara transparan, akuntabel dan pastikan tidak ada terjadi praktik praktif Fraud (Jangan ada niat jahat untuk melakukan korupsi)," ucap Firli.
"Data menjadi kata kunci, untuk itu kemenkes harus menyiapkan data calon peserta Vaksin Gotong Royong sebelum dilakukan Vaksinasi," imbuhnya. (Suara.com)
Berita Terkait
-
Syarat Vaksin Gotong Royong, Simak Harga dan Lokasi yang Tersedia
-
Soal Vaksinasi Berbayar, JK: Serahkan kepada Pemerintah
-
CPIS: Vaksin Gotong Royong Berbayar Ancam Ketersediaan Vaksin Gratis untuk Karyawan
-
Pencegahan KPK Tak Efektif dan Bermasalah, BPK Beri 10 Catatan ke Firli Cs
-
BPK Ungkap Bobroknya Kinerja Firli Bahuri Cs soal Pencegahan, Begini Reaksinya KPK
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Driver Taksi Online Dipukul Palu Tiga Kali di Taruko Agam, Pelaku Masih di Bawah Umur
-
2.397 Bencana Terjadi di Indonesia Sepanjang 2026, Karhutla dan Banjir Mendominasi
-
49 Pasangan di Bukittinggi Ikuti Isbat Nikah Terpadu, Terima Buku Nikah-Dokumen Kependudukan
-
OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Sumbar, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?
-
Pariaman Masuk 10 Besar Kota Terinovatif Indonesia 2026, Program Ini Jadi Andalan