SuaraSumbar.id - Nasib gedung baru DPRD Kabupaten Solok yang rampung dibangun dengan APBD Kota Solok kian mengkhawatirkan. Apalagi, sejak pembangunannya tuntas tahun 2015 silam, hingga kini gedung tersebut belum ditempati karena memang belum diserah terimakan.
Gedung baru DPRD itu rampung dibangun di ujung masa kepemimpinan Syamsu Rahim yang menjabat Bupati Solok periode 2010-2015. Sayangnya, eks bupati itu tidak langsung menuntaskan persoalan penerimaan gedung dari Pemkot Solok ke Pemkab Solok, sebelum meninggalkan Arosuka.
Saat Bupati Solok dijabat Gusmal Dt Rajo Lelo, persoalan gedung itu juga tak kunjung beres. Mantan bupati dua periode itu berasalan masih menunggu hasil pemeriksaan BPK tentang kejelasan tukar menukar barang milik negara atau ruislag aset Pemkab dengan Kota Solok.
Lagi-lagi, persoalan gedung tersebut tak selesai hingga Gusmal mengakhiri jabatannya pada Februari 2021 lalu. Dan kini, Bupati Solok Epyardi Asda pun dihadapkan dengan sengkarut gedung berlantai 2 yang berada persis di belakang kantor DPRD Kabupaten Solok saat ini.
Epyardi Asda mengaku persoalan ini sebetulnya beban moral bagi kepala daerah karena itu menyangkut aset negara dan kepentingan masyarakat.
Politisi PAN itu mengaku siap menerima aset tersebut dengan cara win win solution. Artinya, Pemkab Kabupaten Solok tidak rugi dan Pemkot Solok juga tidak dirugikan.
"Saya sudah bikin surat bentuk tim. Ini kan sesama pemerintah. Jadi win win solution-nya appraisal," kata Epyardi Asda kepada SuaraSumbar.id, Sabtu (3/7/2021) malam.
Dengan ditaksir harga atau appraisal, Epyardi meyakini kedua daerah tidak akan merasa ada yang dirugikan.
"Berapa aset, berapa harganya, berapa harga gedung DPRD. Jadi siapa yang banyak dan yang sedikit, itu yang numbok nanti. Siapa tahu milik aset kota yang lebih tinggi," katanya.
Baca Juga: Keren! Cokelat Minang dari Biji Kakao Solok Sabet Penghargaan Internasional di Prancis
Menurut Epyardi, dia berniat menyelesaikan sengkarut gedung baru DPRD Kabupaten Solok ini semata karena untuk kepentingan daerah.
"Saya nggak tahu juga entah karena bermasalah tentang soal apa (gedung tidak diserahterimakan). Bagi saya, apapun itu yang menyangkut aset negara harus diselesaikan. Jangan sampai gedung itu sudah roboh tapi pemerintah rugi," tuturnya.
Untuk diketahui, pembangunan gedung baru DPRD Kabupaten Solok itu menelan biaya sekitar Rp 5 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok tahun 2012 silam. Pengerjaan bangunan ini sendiri rampung pertengahan tahun 2015 lalu.
Informasinya, gedung tersebut dibangun dari hasil tukar menukar tanah dan atau bangunan (Ruislag) atas 6 item aset Pemkab Solok yang berada di wilayah Kota Solok.
Masing-masing aset itu, tanah dan bangunan eks kantor Dinas PU Kabupaten Solok di jalan Ir Soekarno, Kelurahan Kampung Jawa. Kedua, tanah dan bangunan eks kantor Cabang Dinas Perindustrian Kabupaten Solok yang berada di sebelah Puskesmas Tanah Garam, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah.
Ketiga, tanah dan bangunan eks Kantor Cabang Dinas Perkebunan Kabupaten Solok yang juga berada di Kelurahan VI Suku. Keempat, tanah dan bangunan eks kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota Solok yang berada di depan Puskesmas Tanah garam.
Tag
Berita Terkait
-
Bisnisnya Disorot, Bupati Solok Sebut Andre Rosiade Dungu dan Iri dengan Popularitasnya
-
Sentil Bongkar Muat Pelindo II, Andre Rosiade Sebut Perusahaan Bupati Solok 'Anak Emas'
-
Merasa Dizalimi, Ketua DPRD Kabupaten Solok Desak Polisi Usut Penyebar Isu Ancam Pecat THL
-
Hanyut di Batang Lembang Kota Solok, Bocah 4 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa
-
Elfin Nugraha, Pendaki Disabilitas yang Taklukkan Puncak Gunung Marapi dan Gunung Talang
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Driver Taksi Online Dipukul Palu Tiga Kali di Taruko Agam, Pelaku Masih di Bawah Umur
-
2.397 Bencana Terjadi di Indonesia Sepanjang 2026, Karhutla dan Banjir Mendominasi
-
49 Pasangan di Bukittinggi Ikuti Isbat Nikah Terpadu, Terima Buku Nikah-Dokumen Kependudukan
-
OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Sumbar, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?
-
Pariaman Masuk 10 Besar Kota Terinovatif Indonesia 2026, Program Ini Jadi Andalan