Scroll untuk membaca artikel
Suhardiman
Jum'at, 25 Juni 2021 | 15:47 WIB
Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy. (ANTARA/Miko Elfisha)

SuaraSumbar.id - Pemprov Sumatera Barat menargetkan peningkatan capaian vaksinasi secara signifikan sebagai salah satu langkah penanggulangan Covid-19.

"Dari awalnya peringkat paling bawah naik tiga peringkat. Dalam beberapa minggu ke depan kita targetkan bisa masuk peringkat 25 dan terus meningkat," kata Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, dilansir dari Antara, Jumat (25/6/2021).

Ia mengaku, sejumlah upaya terus dipacu untuk mencapai target itu di antaranya memberikan sosialisasi yang masif pada masyarakat. Pasalnya, banyak informasi telah termakan informasi hoaks terkait vaksin.

Padahal sudah dipastikan bahwa vaksin aman untuk digunakan dan halal. Namun karena informasi yang salah masih banyak beredar, maka capaian vaksinasi masih rendah.

Baca Juga: Niat Tagih Utang, Pria Asal Tanjungpinang Malah Dibacok Teman Hingga Luka Parah

Pemprov Sumbar juga terus menggandeng tokoh masyarakat adat dan ulama untuk mensosialisasikan vaksinasi sebagai ikhtiar untuk memutus Covid-19.

Hingga saat ini capaian vaksinasi di Sumbar pada angka 24 persen secara umum. Salah satu yang membuat capaian masih belum optimal adalah capaian vaksinasi bagi lansia yang masih rendah.

"Vaksin adalah upaya konkret untuk mengantisipasi Covid-19. Kita berikan pemahaman ini pada masyarakat karena kita tidak ingin Covid-19 tidak terkendali di Sumbar," katanya.

Terkait Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur di RS rujukan Covid-19 ia mengatakan di Sumbar secara umum masih cukup aman sekitar 52,6 persen.

Ke depan Sumbar juga akan mengikuti arahan dari pusat dalam hal kebijakan penanganan Covid-19, diantaranya dalam imbauan pembatasan ibadah berjamaah dan PPKM mikro. Kalau perlu kebijakan pemerintah pusat itu ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur akan lebih efektif.

Baca Juga: Poster Kampanye Vaksin Halal Pemkot Tangerang Viral, Publik: Ku Kira Majalah Azab

Audy mengarahkan agar bisa dibentuk di tingkat nagari sesuai PPKM mikro. Hal itu bisa diwujudkan karena ada alokasi delapan persen dari Dana Desa yang bisa dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19.

"Jadi kita harus bersama-sama saling menjaga untuk menghindari bahaya Covid-19 ini," tukasnya.

Load More