Komentar LKAAM Sumbar Soal Maraknya Kasus Pelecehan Seksual di Sekolah

SuaraSumbar.id - Akhir-akhir ini, kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur hingga sodomi kerap terjadi di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Bahkan, aksi bejat itu juga terjadi di lingkungan pondok pesantren dan sekolah Islam lainnya.

Kondisi ini juga mendapat perhatian Ketua Lembaga Pemasyarakatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar M Sayuti. Menurutnya, pemerintah daerah selama ini tidak pernah melibatkan tokoh adat dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam dunia pendidikan.

"Kita akui, dalam rentang waktu 10 kebelakang, kita sudah los. Sehingga terjadi seperti hal yang sekarang. Solusinya, pemerintah meski menfungsikan lagi LKAAM dan MUI untuk masuk sekolah," katanya kepada SuaraSumbar.id, Rabu (15/6/2021).

Sayuti berharap pemerintah memikirkan ummat dan rakyatnya. Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan orang yang berprilaku buruk dikarenakan mereka sudah benci dengan pemimpin.

Baca Juga: Keren! Kampung Rendang dan Adat Balai Kaliki Payakumbuh Masuk Nominasi API 2021

"Untuk pemimpin, kedepannya harus memikirkan nasib masyarakat Sumbar dan jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi, golongan dan partai," katanya.

Meminimalisir agar tindakan pelecehan seksual tidak kembali terulang, pihaknya sudah menyampaikan kepada gubernur supaya LKAAM dan MUI masuk sekolah, namun hal itu belum ditanggapi.

"Kita sudah sampaikan kepada gubernur meski baru secara lisan agar kita masuk masuk ke sekolah, mulai SD sampai perguruan tinggi," imbuhnya.

Dengan diikutsertakan LKAAM dan MUI, pihaknya bisa menumbuhkan ketakutan siswa terhadap prilaku menyimpang. Karena selama juga seiring terdengar murid membentak guru dan lain sebagainya.

"Kita bisa masuk ke sana (sekolah), termasuk pesantren-pesantren. Nah itu mestinya difasilitasi dinas pendidikan melalui kerja sama bersama LKAAM dan MUI," katanya.

Baca Juga: 3 Unit Rumah Terbakar di Kota Padang Saat Pemiliknya Sedang Salat

Selama ini, kata Sayuti, LKAAM dan MUI sudah tidak tidak diikutsertakan pemerintah dalam dunia pendidikan dan buktinya tidak pernah lagi diberikan anggaran.