Perang Lawan Covid-19, Doni Monardo Minta Kepala Daerah Kompak Larang Mudik

SuaraSumbar.id - Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo meminta semua kepala daerah satu narasi dengan pemerintah pusat untuk melakukan larangan mudik Lebaran 2021.

Dengan begitu, pesan yang dibawa pemerintah sampai ke masyarakat. Sehingga lonjakan kasus positif Covid-19 bisa ditekan di masing-masing daerah di Indonesia.

"Tidak boleh ada pejabat manapun berbeda dari narasi pusat. Negara kita sedang perang melawan Covid-19," kata Doni Munardo saat rapat monitoring bersama Forkopimda Sumatera Selatan di Palembang, Rabu (5/5/2021).

Doni menegaskan, larangan mudik merupakan keputusan politik negara yang dipertimbangkan atas data perkembangan Covid-19. Semua kepala daerah diminta tidak keluar dari arahan Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Live Update! Kondisi Penyekatan Mudik di Tol Jakarta-Cikampek

Penanganan Covid-19 membutuhkan kekompakan sampai ke tingkat kelurahan dan desa. Pelarangan mudik dimaksudkan untuk mengontrol agar kasus Covid-19 pasca Lebaran tetap terkendali meski mungkin mengalami lonjakan.

Kepala daerah seharusnya menyampaikan kepada masyarakat jika faktor utama penularan Covid-19 terjadi antar manusia, sehingga semua masyarakat yang nekat melakukan mudik dianggap tetap memiliki potensi menyebarkannya.

"Walaupun bawa dokumen negatif Covid-19 bisa saja seseorang itu terpapar di jalan, kemudian bertemu orang tua dan keluarga cipika-cipiki, lalu ternyata orang tuanya terpapar sementara di kampungnya belum ada faskes yang memadai," tuturnya.

Meski sebagian kalangan sudah mendapatkan vaksin, hal tersebut belum bisa dijadikan andalan karena kunci utama menekan kasus Covid-19 tetap mengandalkan protokol kesehatan (prokes).

Doni menegaskan narasi larangan mudik dan larangan-larangan lainnya terkait antisipasi Lebaran bukan untuk menakuti masyarakat. Namun masyarakat harus belajar dari lonjakan kasus positif pasca Lebaran tahun 2020.

Baca Juga: Suasana Kota Bekasi H-1 Jelang Larangan Mudik

"Kepala daerah terus tingkatkan literasi ancaman Covid-19, karena masih ada 17 persen masyarakat yang sampai saat ini tidak percaya Covid-19," katanya. (Antara)