SuaraSumbar.id - Kontroversi Vaksin Nusantara yang diyakni ampuh dalam mencegah penularan Covid-19 hingga kini ternyata masih bergulir. Padahal vaksin yang digagas eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tersebut tidak diizinkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Bahkan, beberapa Anggota Komisi IX DPR RI akan mencoba disuntik vaksin tersebut di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta pada Rabu (14/4/2021) besok.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena mengungkapkan, jika sudah melakukan koordinasi dengan Terawan untuk pelaksanaan vaksinasi besok.
"Besok itu saya dan anggota Komisi IX dan sebagian komisi lain, besok kami suntik Vaksin Nusantara di RSPAD besok pagi. Jadi besok pagi itu, Komisi IX DPR RI dan pimpinan DPR kemungkinkan ikut, karena ini lagi reses, besok pagi kami akan menjalankan Vaksinasi Nusantara. Barusan saya bicara dengan Pak Terawan," kata Melki kepada wartawan, Selasa (13/4/2021).
Lebih jauh, dia mengklaim Vaksin Nusantara tersebut aman, meski BPOM menyatakan Vaksin Nusantara belum aman sehingga penelitiannya harus dihentikan sementara.
Baca Juga: Kepala BPOM Sebut Vaksin Nusantara Didominasi Oleh Asing
"Kan sudah ada yang tes dan tidak bermasalah, sudah pra-klinik tahap satu tidak ada yang bermasalah. Jadi, kalau sekarang kita mengatakan ini berbahaya kan nggak ada itu, ini harus dilihat sebagai penemuan bagus dan potensial," ucapnya.
Politisi Golkar ini justru menuding Kepala BPOM Penny K Lukito menghambat proses penelitian vaksin tersebut, karena tidak memberikan izin Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) ke uji klinik tahap kedua.
"Memang Bu Penny ini kelihatannya tidak mendukung produk dalam negeri, jadi produk-produk vaksin yang impor itu toleransinya diberikan seluas-luasnya untuk vaksin impor, untuk vaksin dalam negeri Bu Penny tidak memberikan dukungan," katanya.
Sebelumnya, BPOM menegaskan bahwa Vaksin Nusantara belum memenuhi cara pengolahan yang baik (Good Manufacturing Practices/GMP), praktik laboratorium yang baik (Good Laboratory Practice/GLP), dan konsepnya belum jelas; terapi atau vaksin.
Lantaran itu, BPOM meminta tim peneliti untuk menghentikan sementara proses pengembangan vaksin dan kembali ke fase pra-klinik dengan melengkapi prosedur saintifik yang baik dan benar.
Baca Juga: Geram Vaksin Nusantara Disebut Pakai Bahan Impor, Begini Reaksi DPR ke BPOM
Berita Terkait
-
AKP Dadang Kasus 'Polisi Tembak Polisi' Santai Dibawa Propam Tanpa Diborgol, DPR Murka: Ini Perkara Serius!
-
Usut Polisi Ditembak Mati usai Tangkap Pelaku Tambang Ilegal, DPR Sidak Mapolres Solok Selatan Senin Depan
-
Tragedi Berdarah di Polres Solok Selatan: Motif Penembakan Kasat Reskrim karena Tak Senang Tambang Ilegal Ditindak?
-
DPR Sesat Pikir, Pimpinan KPK yang Baru Bakal Jadi Ancaman Pemberantasan Korupsi?
-
Ribut di RDP Komisi III DPR, Jaksa Jovi Kena Bentak Legislator Golkar Disebut Kurang Ajar
Terpopuler
- Agus dan Teh Novi Segera Damai, Duit Donasi Fokus Pengobatan dan Sisanya Diserahkan Sepenuhnya
- Raffi Ahmad Ungkap Tragedi yang Dialami Ariel NOAH, Warganet: Masih dalam Lindungan Allah
- Bak Terciprat Kekayaan, Konten Adik Irish Bella Review Mobil Hummer Haldy Sabri Dicibir: Lah Ikut Flexing
- Bukti Perselingkuhan Paula Verhoeven Diduga Tidak Sah, Baim Wong Disebut Cari-Cari Kesalahan Gegara Mau Ganti Istri
- Beda Kado Fuji dan Aaliyah Massaid buat Ultah Azura, Reaksi Atta Halilintar Tuai Sorotan
Pilihan
-
Thom Haye hingga Ragnar Oratmangoen Punya KTP DKI Jakarta, Nyoblos di TPS Mana?
-
Awali Pekan ini, Harga Emas Antam Mulai Merosot
-
Ada Marselino Ferdinan! FIFA Rilis Wonderkid Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Desas-desus Shell Mau Hengkang dari RI Masih Rancu, SPBU Masih Beroperasi
-
Media Asing Soroti 9 Pemain Grade A Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Siapa Saja?
Terkini
-
Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Kapolda Sumbar: Motif Biar Dibuktikan di Persidangan
-
Kapolda Sumbar Kembali Tegaskan AKP Dadang Tak Ganguan Mental: Sudah Mau Makan!
-
Masa Tenang Pilkada 2024, KPU Sumbar Larang Aktivitas Kampanye dan Survei
-
Bawaslu Agam Tertibkan APK di Masa Tenang Pilkada 2024
-
Kasus Penembakan Kasat Reskrim Solsel, Walhi Sebut Momen Berantas Kejahatan Lingkungan