Scroll untuk membaca artikel
Riki Chandra
Sabtu, 20 Maret 2021 | 08:20 WIB
Pengerjaan Tol Padang-Pekanbaru di Seksi I Padang Pariaman-Sicincin. [Suara.com/B.Rahmat]

SuaraSumbar.id - Mimpi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengintegrasikan daerah-daerah di Indonesia tak sekadar isapan jempol. Sejak periode pertama, Jokowi terus memasifkan pembangunan akses transportasi jalur darat, khususnya jalan tol.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menargetkan pembangunan Tol Trans Jawa dan Tol Trans Sumatera rampung jelang jabatan periode keduanya berakhir. Jika semuanya berjalan lancar, maka panjang jalan tol yang selesai dibangun selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi bisa mencapai lebih dari 3.000 kilometer.

Pembangunan Tol Trans Sumatera dari Aceh hingga Lampung ditarget selesai hingga akhir 2024. Jokowi meyakini, jalan tol merupakan akses fundamental yang harus disegerakan untuk meningkatkan geliat perekonomian nasional hingga ke daerah.

Sumatera Barat merupakan salah satu yang masuk dalam proyek prioritas nasional berupa Tol Trans Sumatera. Bahkan, Jokowi langsung yang melakukan ground breaking pembangunan Tol Padang-Pekanbaru pada 9 Februari 2018 lalu di seksi satu Padang Pariaman-Sicincin.

Baca Juga: Ditantang DPRD Selesaikan Tol Padang-Pekanbaru, Wagub Sumbar: Harus Bersama

Kehadiran jalan tol diyakini mampu meningkatkan mobilitas ekonomi masyarakat. Bahkan, bisa menghemat biaya transportasi dengan jarak tempuh bisa lebih cepat. Kondisi ini memungkinkan perputaran ekonomi dari suatu daerah ke daerah lain semakin cepat.

"Jalan tol adalah jalan bebas hambatan yang berbayar dan alternatif jalan umum," kata pengamat ekonomi Sumbar, Prof. Syafruddin Karimi kepada SuaraSumbar.id, Sabtu (13/3/2021).

Menurut guru besar ekonomi Universitas Andalas (Unand) itu, masyarakat Sumbar tentu akan merasakan dampak baik dari pembangunan Tol Padang-Pekanbaru. Sebab, kecepatan mobilitas secara otomatis meningkatkan akses pelaku ekonomi. Serta, mempercepat konektivitas sentra produksi dan sentra konsumsi.

"Sektor ekonomi apapun yang butuh transportasi cepat akan diuntungkan jalan tol dan jangkauan pasar produksi lokal bisa lebih luas," katanya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumbar, Ramal Saleh pun mendukung kehadiran Tol Trans Sumatera. Menurutnya, jika tol Padang-Pekanbaru memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat.

Baca Juga: Polemik Tol Padang-Pekanbaru, DPRD Sumbar Segera Panggil Gubernur Mahyeldi

"Pastinya akses orang dan barang dari Sumbar ke Riau atau sebaliknya lebih cepat. Tidak perlu lagi waktu berjam-jam," katanya.

Selain itu, kata Ramal, sekitar 70 persen hasil pertanian warga Sumbar dijual ke daerah Riau. Dengan kecepatan akses, perputaran barang pun akan semakin cepat dan tidak perlu lagi berlama-lama di atas kendaraan.

"Kalau waktunya singkat dan cepat, masyarakat Riau misalnya, bisa menikmati hasil sayur-sayuran segar dari Sumbar," katanya.

Kondisi ini juga menguntungkan di sektor pariwisata. Masyarakat Sumbar yang ingin ke Riau atau sebaliknya, bisa dengan cepat sampai ke destinasi yang digemari.

"Semua usaha akan berkembang. Hotel-hotel akan penuh, kuliner ramai, orang yang berjualan oleh-oleh akan laris karena akses cepat ini," katanya.

Senada dengan itu, Ketua Umum Organda Sumbar, Sengaja Budi Syukur pun mengakui banyak manfaat hadirnya Tol Trans Sumatera. Menurutnya, jalan tol akan memacu pertumbuhan UMKM dan bidang pariwisata. Lebih-lebih gairah transportasi darat.

Selama ini, kata Budi, dari Sumbar ke Riau menghabiskan waktu sekitar 8 jam lebih dengan menggunakan mobil pribadi. Sedangkan dengan jasa angkutan bus bisa tembus 10 jam dan bahkan lebih.

"Kalau Tol Padang-Pekanbaru selesai, kemungkinan jarak tempuh ke Riau itu hanya sekitar 3 jam lebih sedikit. Kecepatan ini tentu mempercepat pergerakan ekonomi juga," katanya.

Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi I Padang Pariaman-Sicincin yang telah selesai dibangun. [Suara.com/B. Rahmat]

Kendaraan pribadi maupun angkutan umum diyakini akan memilih jalan tol. Dengan begitu, dia mengimbau agar pelaku usaha transportasi jasa bus untuk berbenah. Sebab, dengan jarak tempuh yang singkat, tentu tarif pun disesuaikan.

"Tarif tergantung kebutuhan nanti. Penyedia jasa transportasi meski berbenah, harus memberikan pelayanan dan service yang baik," katanya.

Organda juga melihat keberadaan jalan tol juga berpeluang untuk datangnya investor dari luar daerah ke Sumbar. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha di Sumbar.

"Kemungkinan besar, investor luar akan masuk ke Sumbar apabila kita tidak sanggup memenuhi kebutuhan ini. Contohnya sektor transportasi akan berkembang pesat, karena akan masuk investor luar. Jika kita tidak berbenah, maka akan tergilas dengan kemajuan," katanya.

Penguatan Ekonomi, Kebut Tol Padang-Pekanbaru

Pakar ekonomi Unand, Syafruddin Karimi menyebut bahwa pemerintah provinsi Sumbar bertanggung jawab mengintegrasikan perencanaan daerah-daerah atau kabupaten dan kota yang dilewati jalur tol. Sebab, kehadiran tol harus menjadi penguatan ekonomi masyarakat.

"Jalan tol untuk kepentingan perbaikan dan penguatan ekonomi rakyat, bukan ekonomi rakyat untuk kepentingan jalan tol," katanya.

Pemerintah juga mesti memberikan perhatian dan pertimbangan atas potensi kerugian yang dialami masyarakat terdampak proyek pembangunan tol. Dengan kata lain, ekonomi masyarakat yang lahannya dilintasi tol harus lebih baik juga pasca kehadiran jalan tol.

"Kalkulasi ganti rugi dan relokasi harus menguntungkan masyarakat terdampak. Ini pertimbangan lazim dan standar dipraktekan dalam pembangunan mega proyek," tuturnya.

Menurutnya, jalan tol dibangun untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan tentunya harus melibatkan partisipasi masyarakat, terutama yang lahannya terdampak proyek Tol Padang-Pekanbaru.

Sementara itu, Ketua Organda Sumbar, Sengaja Budi Syukur berharap Tol Padang-Pekanbaru segera rampung. Sebab, potensi ekonomi tidak hanya dirasakan oleh pemakai jalan tol, namun juga masyarakat yang kelak berada di exit toll atau pintu keluar jalur tol.

Budi Syukur menyebut daerah-daerah pintu keluar tol Padang-Pekanbaru akan tumbuh dan berkembang pesat. Seperti exit tol ke Bukittinggi, Payakumbuh, Bangkinang dan sebagainya.

"Exit toll akan hidup semuanya. Banyak potensi ekonomi lain yang juga akan berkembang," katanya.

Ketua Kadin Sumbar, Ramal Saleh pun berharap pembangunan Tol Padang-Pekanbaru rampung. Dia juga berharap masyarakat dan semua pihak melihat tol dengan 'jernih' dan mendukung penuntasannya.

Sampai saat ini, kata Ramal, pembebasan lahan pembangunan tol masih menjadi kendala dalam mempercepat proyek prioritas Presiden Jokowi itu.

"Saya sering katakan, yuk bersungguh-sungguh. Ajak masyarakat berkomunikasi dan berdiskusi. Menurut saya, tidak ada masyarakat yang menentang kehadiran tol ini," tuturnya.

Tuntaskan Persoalan Lahan

Masalah pembebasan lahan di Kabupaten Padang Pariaman memang masih menjadi kendala dalam kelanjutan pembangunan proyek Tol Padang-Pekanbaru. Namun pada prinsipnya, masyarakat di daerah seksi I ruas Tol Padang Pariaman-Sicincin itu mendukung pembangunan tol.

Hal itu dinyatakan Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur. Pihaknya mengaku telah melakukan mediasi lebih lanjut dengan para pemilik lahan.

"Alhamdulillah kami sudah melakukan mediasi dengan pemilik lahan, terutama masyarakat yang ada di Lubuk Alung. Tapi melalui wali nagari setempat, sudah diselesaikan," katanya.

Sebagian jalur Tol Padang-Pekanbaru di seksi I sudah dalam masa pengerasan. [Suara.com/B. Rahmat]

Bupati yang baru dilantik itu mengakui, di kawasan Lubuk Alung memang banyak tanah adat dan tanah pusako tinggi (tanah kaum adat) yang mayoritas tidak memiliki surat-surat.

"Masyarakat mendukung. Tinggal lagi melakukan pendekatan dan Insya Allah selesai. Yang bermasalah hanya satu atau dua saja," katanya.

Suhatri Bur pun membatah tegas kabar penghentian pembangunan Tol Padang-Pekanbaru di seksi I Padang Pariaman-Sicincin tersebut. Pihaknya bahkan masih memfasilitasi pembayaran ganti rugi lahan. "Kami berharap tahun 2021 pembebasan lahan tuntas," katanya.

Di sisi lain, dari pantauan SuaraSumbar.id, hingga Sabtu (13/3/2021), pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru seksi I Padang-Sicincin memang masih berlangsung. Sejumlah alat berat dan pekerja terus tampak mengebut pengerjaan jalan tersebut.

Dari kilometer nol yang berada di Jalan Bypass Padang-Padang Pariaman menuju Sicincin, sekitar 2,9 kilometer jalur tol sedang menuju penyempurnaan. Sedangkan di kilometer berikutnya, sebagiannya sudah dalam proses pengerasan.

Di bagian lain, sejumlah pekerja tampak melakukan perbaikan tanah dasar dengan Metode Full Displacement Columns (FDC) atau mengganti tanah dengan kualitas bagus. Sebab, jalur tol ini berada di kawasan persawahan.

Manajer Pembangunan dan Pelaksanaan PT Hutama Karya (HK) Seksi Padang-Sicincin, Berlin A Tampubolon mengatakan, hingga Maret 2021, pembangunan tol seksi I sepanjang 36,6 kilometer telah mencapai 37,98 persen.

"Target seksi I ini tergantung pada pembebasan lahan. Seandainya pembebasan lahan selesai sesuai target di 2021, maka jalur ini bisa beroperasi di akhir Desember 2022," katanya.

Dia menyebutkan, baru sekitar 7 kilometer lahan berstatus bebas dari 36,6 kilometer panjang lahan tol di seksi I itu. Selain masalah lahan, hambatan di seksi I ini juga terkendala teknis pengerjaan di atas tanah lunak.

"Tanah lunak cukup bervariasi. Tentu metode penanganannya juga berbeda dan harus memilih penanganan yang efisien," katanya.

Untuk diketahui, panjang Tol Padang-Pekanbaru mencapai 254 kilometer lebih. Pengerjaan dimulai dari Sumbar dan dari daerah Riau. Jika tol ini rampung, Sumbar-Riau bisa ditempuh dalam waktu 3,5 jam.

Kontributor : B Rahmat

Load More