SuaraSumbar.id - Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar) meminta polemik siswi nonmuslim berjilbab di SMKN 2 Padang tidak lagi diperpanjang alias dihentikan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, HM Nurnas. Menurutnya, semua pihak harus menahan diri agar masalah ini tidak menimbulkan kegaduhan dalam situasi sulitnya ekonomi di tengah pandemi.
Politisi Demokrat ini juga menyayangkan, kisruh ini sampai-sampai harus menyurati Presiden Jokowi dan segala macamnya. Dia juga menyebut, jilbab adalah kearifan lokal di Ranah Minang.
"Ini kan masalah kerudung dan aturannya dibuat pada masa Fauzi Bahar Wali Kota Padang. Saat itu, tidak terjadi permasalahan. Lagian, kok siswi nonmuslim lainnya tidak mempermasalahkan," katanya kepada SuaraSumbar.id melalui telepon seluler, Selasa (26/1/2021).
Menurutnya, harus ada kesepahaman yang lebih urgen dan bukan lagi berbicara soal SARA. Kemudian, memakai jilbab mutlak adalah kearifan lokal.
"Kan lebih bagus kita memakai kerudung sehingga terlindungi dari gigitan nyamuk kata Pak Fauzi Bahar. Tapi kini ceritanya sudah kemana-mana hingga sampai menyurati presiden," katanya.
"Masalah ini jangan berlarut-larut. Apalagi kini kita dalam kondisi covid, perekonomian sudah sangat berat ditambah dengan munculnya permasalahan ini," sambung Nurnas.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Padang menyebut akan tetap akan menjalankan peraturan wajib memakai jilbab bagi siswi muslim di sekolah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Habibul Fuadi meminta kisruh dugaan pemaksaan siswi nonmuslim wajib pakai jilbab di SMKN 2 Padang dihentikan. Pihaknya mengaku akan tetap berjalan sesuai aturan dan regulasi yang ada.
Baca Juga: Kasus Wajib Jilbab, Ini Alasan Disdik Sumbar Belum Sanksi SMKN 2 Padang
"Menurut saya, persoalan itu sudah finish dan tidak harus dipersoalkan. Orang saja yang menghebohkan. Penjelasan dari pihak sekolah sudah jelas bahwa siswi nonmuslim tidak diwajibkan memakai jilbab," katanya kepada SuaraSumbar.id melalui telepon seluler, Selasa (26/1/2021).
Sejak peraturan itu diterbitkan, kata Habibul, Kota Padang hingga saat ini tidak mempermasalahkannya aturan berseragam muslim.
"Saya tidak mau berkomentar banyak tentang permasalahan itu dan kita jalan sebagaimana biasanya, karena regulasinya sudah jelas dan selama ini berjalan secara normal," katanya.
Mantan Wali Kota Padang, Fauzi Bahar, juga menolak aturan wajib berjilbab bagi siswi muslim di sekolah dihilangkan.
"Kalau aturan itu akan diubah, saya yang akan menentang terlebih dahulu," katanya kepada Klikpositif.com - jaringan Suara.com, Sabtu (23/1/2021).
Ia mengkhawatirkan jika aturan tersebut diubah, maka akan berpengaruh pada siswa muslim lainnya.
Tag
Berita Terkait
-
8 Daerah di Sumbar Sudah Punya Bupati dan Wali Kota Terpilih, Ini Daftarnya
-
Soal Aturan Wajib Berjilbab, MUI Sumbar: Begitu Gampang Tuduh Intoleran
-
Buntut Pemaksaan Pakai Jilbab, Disdik Sumbar Bakal Revisi Kebijakan Sekolah
-
MUI Sumbar Sebut Isu Siswi Nonmuslim Berjilbab di Padang Terlalu Dibesarkan
-
Ade Armando Sebut Berjilbab Bukan Kearifan Lokal di Sumbar
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
Driver Taksi Online Dipukul Palu Tiga Kali di Taruko Agam, Pelaku Masih di Bawah Umur
-
2.397 Bencana Terjadi di Indonesia Sepanjang 2026, Karhutla dan Banjir Mendominasi
-
49 Pasangan di Bukittinggi Ikuti Isbat Nikah Terpadu, Terima Buku Nikah-Dokumen Kependudukan
-
OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Sumbar, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?
-
Pariaman Masuk 10 Besar Kota Terinovatif Indonesia 2026, Program Ini Jadi Andalan