Wacana Bebas Bepergian Pasca Divaksin, Fraksi PKS Kritik Jajaran Jokowi

SuaraSumbar.id - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti wacana pemberian sertifikat digital bebas bepergian tanpa tes swap PCR kepada warga yang sudah disuntik vaksin.

Anggota DPR RI dari Yogyakarta itu meminta Presiden Joko Widodo tegas menertibkan setiap menteri yang mengeluarkan pernyataan kontraproduktif dengan upaya penanganan pandemi Covid-19 tersebut.

"Itu jelas menunjukkan sikap inkonsisten yang bisa membahayakan upaya penanganan pandemi. Saya harap presiden tegas dan menertibkan setiap menteri supaya mereka tidak membuat statement yang kontraproduktif dengan upaya penanganan pandemi," kata Sukamta melalui pesan singkat dilansir dari Antara, Sabtu (16/1/2021).

Menurut Sukamta, masyarakat jadi bingung dengan informasi simpang siur tersebut, hingga dikhawatirkan dapat berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

"Kalau disiplin berkurang akan ada lonjakan positif, imbasnya rumah sakit kewalahan," ujarnya.

Sukamta juga prihatin angka lonjakan jumlah pasien positif Covid-19 setiap hari di tengah program vaksinasi yang baru saja berjalan.

Ia mengatakan pasien positif baru saja pecah rekor pada Kamis (14/1) dengan penambahan kasus 11.557 orang, tapi sehari setelahnya pada Jumat (15/1) kembali pecah rekor dengan jumlah 12.818 orang.

Dengan lonjakan kasus setiap harinya seperti itu, Sukamta khawatir fasilitas dan tenaga kesehatan yang jumlahnya terbatas di sejumlah rumah sakit tidak siap menghadapi kondisi tersebut jika pemerintah tidak segera menangani persoalan dengan cermat.

"Kalau rumah sakit sudah overload, banyak pasien yang terkatung-katung. Kemarin (15/1) ada 23 pasien yang masuk daftar tunggu di Yogyakarta. Secara akumulatif ada 12 orang wafat selama menunggu rujukan, karena kondisi overload kamar. Kondisi yang berat itu pasti juga terjadi di banyak daerah yang lain," kata Sukamta.

Baca Juga: Wacana Pergi Tanpa Tes Swab usai Divaksin, DPR: Bisa Membahayakan

Wakil Ketua Fraksi PKS itu meminta pemerintah lebih konsisten dalam kebijakan penanganan pandemi. Karena konsistensi kebijakan itu, menurut Sukamta, sangat terkait dengan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.