- DPR usul badan khusus tangani dampak banjir dan longsor Sumatera.
- Kerusakan fasilitas publik dan korban jiwa capai angka besar.
- Penanganan terpusat dinilai efektif hadapi bencana berkepanjangan.
SuaraSumbar.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengusulkan pemerintah membentuk badan khusus untuk menangani bencana hidrometeorologi Sumatera yang melanda wilayah luas di Pulau Sumatera.
Usulan ini dinilai penting menyusul dampak banjir bandang dan longsor yang terjadi serentak di 52 kabupaten/kota pada tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurut Alex, kompleksitas bencana hidrometeorologi Sumatera jauh berbeda dengan penanganan bencana sebelumnya. Kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya menyentuh permukiman warga, tetapi juga lingkungan hidup dan infrastruktur vital.
“Kita punya pengalaman dalam menangani dampak tsunami Aceh-Nias tahun 2024. Kita juga punya pengalaman menangani, gempa, likuifaksi, banjir atau longsor. Namun, banjir dan longsor disertai massifnya kerusakan lingkungan, kita tak pernah mengalaminya. Karenanya, kehadiran badan khusus ini sangat diperlukan,” tegas Alex dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (3/1/2026).
Usulan pembentukan badan khusus bencana hidrometeorologi Sumatera ini disampaikan sebagai respons atas persetujuan Presiden Prabowo terhadap pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala.
Satgas tersebut diusulkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat terbatas di lokasi hunian sementara yang dibangun Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (1/1/2026).
Satgas Kuala akan difokuskan pada pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan akibat timbunan lumpur, sekaligus mengolah air berlumpur menjadi air bersih bagi masyarakat terdampak. Namun, Alex menilai ruang lingkup tugas tersebut perlu diperluas.
“Kami menilai, Satgas ini layak ditingkatkan statusnya jadi badan khusus. Jadi, tugasnya tak sekadar mengeruk sungai, tapi menangani dampak bencana secara lebih komprehensif serta menghilangkan kendala teknis terkait kewenangan,” tegas Alex.
Ia juga mengingatkan potensi bencana berkepanjangan. “Selain itu, bencana ini juga berpotensi berlangsung dalam waktu lebih panjang seiring prakiraan BMKG yang merilis, curah hujan tinggi akan masih terjadi hingga Maret 2026,” katanya.
Dengan adanya badan khusus, lanjut Alex, pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana akan lebih terfokus. “Untuk anggaran badan khusus, tinggal mengkoordinasikannya dengan kementrian atau lembaga. Artinya, kita tidak perlu mengubah UU APBN, karena dia akan meletakan anggaran pada satu badan khusus,” tegas Alex.
Ia menambahkan, badan khusus juga memberi kepastian kepada pemerintah daerah dan penyintas bahwa negara hadir secara langsung dan terencana.
“BRR Aceh-Nias diakui dunia karena kepemimpinan efektif, manajemen transparan tanpa korupsi (zero corruption). Kita berharap hal serupa berulang lagi dalam pengananan banjir Sumatera ini,” ujar Alex.
Data kerusakan akibat bencana hidrometeorologi Sumatera mencatat dampak serius pada fasilitas publik. Tercatat 3.188 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah, 215 fasilitas kesehatan, 81 ruas jalan, dan 34 jembatan terdampak. Aceh menjadi wilayah dengan kerusakan terbesar, disusul Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
Hingga Jumat (2/1/2026), korban tewas mencapai 1.157 jiwa, dengan 165 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah pengungsi tercatat 380.287 jiwa, mayoritas berada di Aceh. Kondisi ini menegaskan urgensi penanganan terpusat dan berkelanjutan terhadap bencana hidrometeorologi Sumatera.
