-
Pemerintah kumpulkan data resmi telusuri dugaan illegal logging banjir.
-
DPR desak investigasi asal kayu gelondongan di wilayah terdampak.
-
Bencana disebut terkait perubahan iklim dan kerusakan lingkungan serius.
SuaraSumbar.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, menegaskan pemerintah tengah mengumpulkan data resmi terkait dugaan illegal logging di tengah bencana banjir Sumatera yang menyebabkan banyak kayu gelondongan hanyut hingga ke muara pantai.
Tito mengatakan bahwa investigasi perlu dilakukan secara hati-hati agar kesimpulan yang diambil sesuai fakta di lapangan. Menurutnya, pemerintah belum bisa memastikan asal-usul kayu tersebut sebelum ada laporan valid dari aparat penegak hukum.
Temuan seperti ini akan ditindaklanjuti melalui proses investigasi pemerintah untuk mengetahui penyebab dan kemungkinan pelanggarannya.
"Ada (informasi) yang berkembang bahwa itu katanya illegal logging (pembalakan liar), ada juga yang katanya kayu sudah lapuk, itu belum tahu, saya enggak bisa menjawab sesuatu yang saya sendiri belum melihat, mendapatkan data resmi, dan itu saya perlu investigasi dari aparat penegak hukum yang ada di sana," katanya, dikutip dari Antara, Senin (1/12/2025).
Menurut Tito, fokus pemerintah saat ini adalah percepatan penanganan wilayah terdampak banjir Sumatera, terutama membuka akses daerah terisolasi serta mengirimkan bantuan udara.
Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meninjau langsung lokasi-lokasi terdampak, termasuk di Sumatera Barat dan Aceh, untuk memastikan penanganan berjalan maksimal.
Upaya ini, kata Tito, penting untuk mempercepat pemulihan sekaligus memperjelas langkah lanjutan mengenai dugaan illegal logging.
Desakan investigasi sebelumnya juga muncul dari Komisi IV DPR RI. Anggota Komisi IV, Daniel Johan, meminta pemerintah membentuk tim khusus untuk menelusuri asal kayu yang hanyut di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Daniel mempertanyakan apakah kayu tersebut berasal dari aktivitas pembalakan liar dan siapa pihak yang bertanggung jawab. Menurutnya, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Selain itu, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai rangkaian bencana yang terjadi di Aceh dan beberapa wilayah Sumatera merupakan indikasi nyata bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis iklim.
Ia menyebut peningkatan suhu yang signifikan dan perubahan pola cuaca sebagai tanda kuat terjadinya perubahan iklim yang memperburuk risiko bencana.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengakui adanya dugaan praktik pembalakan liar di wilayahnya. Ia meminta pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan kehutanan untuk mencegah deforestasi yang berdampak pada berulangnya bencana hidrometeorologi.
Mahyeldi menegaskan perlunya kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, aparat hukum, dan masyarakat untuk menghentikan pembalakan liar demi menjaga hutan dan mengurangi risiko banjir Sumatera yang terus berulang akibat illegal logging.
