Bupati Minta Program MBG Mentawai Dapat Perhatian Khusus Pemerintah Pusat, Ini Alasannya

Bupati Kepulauan Mentawai meminta pemerintah pusat melalui BGN memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan Program MBG di daerah kepulauan tersebut.

Riki Chandra
Kamis, 02 Oktober 2025 | 19:15 WIB
Bupati Minta Program MBG Mentawai Dapat Perhatian Khusus Pemerintah Pusat, Ini Alasannya
Ilustrasi MBG. [Ist]
Baca 10 detik
  • Bupati Mentawai minta perhatian khusus Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
  • Kondisi geografis kepulauan jadi kendala pelaksanaan Program MBG.
  • Pemerintah pusat diminta kaji ulang aturan jangkauan penerima manfaat.

SuaraSumbar.id - Bupati Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar), Rinto Wardana Samaloisa, meminta pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah kepulauan tersebut.

"Saya meminta dengan sangat, kalau MBG dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai harus ada perhatian khusus," kata Rinto Wardana Samaloisa, Kamis (2/10/2025).

Permintaan itu disampaikan Rinto saat rapat koordinasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis bersama gubernur, bupati, wali kota, dan pemangku kepentingan di Ranah Minang.

Menurutnya, Mentawai tidak bisa diperlakukan sama dengan daerah lain di Sumbar karena memiliki tantangan geografis tersendiri.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebelumnya sudah menggelar rapat koordinasi rencana pembentukan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam pembahasan tersebut, ditemukan sejumlah kendala seperti keterbatasan gudang penyimpanan bahan makanan kering, basah, hingga fasilitas gudang pendingin.

"Sepertinya untuk 2025 ini MBG belum bisa kita laksanakan di Mentawai karena prosesnya masih panjang," ujar Rinto.

Selain persoalan infrastruktur, Rinto juga menyoroti aturan jangkauan sasaran minimal 3.000 pelajar sebagai penerima manfaat Makan Bergizi Gratis dalam satu wilayah. Aturan tersebut, menurutnya, sulit diterapkan di Mentawai yang penduduknya tersebar di empat pulau besar.

"Menjangkau 3.000 siswa dalam satu kawasan di daerah kepulauan seperti Mentawai dengan waktu 30 menit itu sesuatu yang sulit," tegasnya.

Untuk itu, Bupati Mentawai meminta BGN bersama pemerintah pusat mengkaji ulang mekanisme pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di daerah kepulauan. Ia juga mengajak pemerintah pusat turun langsung ke Mentawai atau Bumi Sikerei guna melihat kondisi riil di lapangan.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar ditemukan solusi tepat yang memungkinkan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu bisa terlaksana di salah satu wilayah terluar Indonesia.

Dengan perhatian khusus, diharapkan Makan Bergizi Gratis tidak hanya berjalan di wilayah daratan Sumbar, tetapi juga menjangkau anak-anak sekolah di Kepulauan Mentawai yang menghadapi keterbatasan akses pangan dan infrastruktur. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini