SuaraSumbar.id - Sumatera Barat (Sumbar) merupakan wilayah dengan potensi bencana yang tinggi. Atas dasar itu, Pemprov Sumbar terus memaksimalkan mitigasi guna mengurangi dampak bencana.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan, pentingnya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk ancaman gempa megathrust Mentawai.
"Kita tidak bisa memprediksi kapan bencana akan terjadi, tapi kita bisa mengurangi risikonya dengan kesiapsiagaan yang baik. Masyarakat harus terus diberikan pemahaman," kata Mahyeldi, Kamis (12/9/2024).
Belakangan ini, isu tentang potensi megathrust Mentawai yang dapat memicu tsunami kembali mencuat di media. Namun, Mahyeldi mengingatkan masyarakat agar tidak panik, melainkan fokus meningkatkan kesiapsiagaan. Hingga kini, belum ada teknologi yang bisa memprediksi kapan gempa tersebut akan terjadi.
Menurut data BPBD Sumbar, dari 2014 hingga 2022, wilayah ini telah mengalami lebih dari 6.000 kejadian bencana. Potensi bencana di Sumbar tidak hanya sebatas gempa dan tsunami, tetapi juga mencakup banjir, tanah longsor, angin kencang, kebakaran hutan, dan abrasi pantai. Setiap daerah di Sumbar memiliki risiko bencana yang berbeda sesuai dengan kondisi geografis masing-masing.
Mahyeldi menegaskan pentingnya peta bencana di setiap kabupaten/kota guna memastikan fokus mitigasi yang tepat. Pemprov Sumbar melalui BPBD terus melakukan simulasi bencana dan menyiapkan berbagai sistem peringatan dini, seperti Early Warning System (EWS), termasuk EWS inklusi bagi masyarakat penyandang disabilitas. Saat ini, Sumbar telah memiliki 42 unit EWS yang tersebar di 6 kabupaten/kota pesisir.
Selain itu, penyediaan Tempat Evakuasi Sementara (TES) di wilayah pesisir juga telah ditingkatkan. Terdapat sekitar 62 TES yang disiapkan di bangunan seperti masjid, sekolah, dan perkantoran untuk memfasilitasi evakuasi warga saat terjadi gempa atau tsunami. Mahyeldi menekankan pentingnya pemeliharaan selter tersebut agar selalu siap digunakan saat dibutuhkan.
Simulasi bencana juga rutin dilakukan agar masyarakat lebih siap menghadapi kondisi darurat. "Simulasi bencana harus menjadi budaya, bukan sekadar latihan sekali seumur hidup. Apalagi, kita tahu bahwa Sumbar adalah daerah rawan bencana, dan kesiapsiagaan ini harus dipelihara," tambah Mahyeldi.
Kalaksa BPBD Sumbar, Rudy Rinaldy mengatakan bahwa salah satu upaya yang sedang dilakukan adalah pembuatan garis biru Tsunami Safe Zone di sejumlah titik di Kota Padang. Garis ini menandai area yang dianggap aman dari tsunami, sehingga masyarakat tidak perlu melakukan evakuasi lebih jauh jika sudah berada di zona tersebut.
Program lain yang dijalankan meliputi pelatihan Desa Tangguh Bencana (Destana) yang melibatkan 12 nagari di Pesisir Selatan dan Padang Pariaman.
Dalam program Destana, masyarakat nagari dilatih untuk memiliki kemampuan mandiri dalam menghadapi dan memulihkan diri dari dampak bencana. Dengan langkah-langkah ini, Pemprov Sumbar berharap dapat mewujudkan Sumbar Tangguh Bencana, di mana masyarakat lebih siap menghadapi segala potensi bencana yang ada.