Aib di Ranah Minang: Gubernur Sumbar Mahyeldi Serukan Perangi Kekerasan Seksual

Kasus asusila yang terjadi baru-baru ini dianggap telah mencoreng nama baik daerah, yang dikenal dengan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah."

Chandra Iswinarno
Sabtu, 10 Agustus 2024 | 14:37 WIB
Aib di Ranah Minang: Gubernur Sumbar Mahyeldi Serukan Perangi Kekerasan Seksual
Gubernur Sumbar Mahyeldi. [Dok.Adpim Pemprov Sumbar]

SuaraSumbar.id - Menanggapi maraknya kasus pelecehan maupun kekerasan seksual yang terjadi di Sumatera Barat belakangan ini, Gubernur Mahyeldi Ansharullah menyatakan keprihatinannya dan meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengadakan diskusi spesifik melibatkan semua unsur terkait.

Tujuannya adalah untuk segera mengambil langkah-langkah preventif guna mencegah kejadian serupa di masa depan.

Kasus asusila yang terjadi baru-baru ini dianggap telah mencoreng nama baik daerah, yang dikenal dengan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah."

"Semestinya ini tidak terjadi dan tidak boleh lagi terjadi di Sumbar," tegas Gubernur Mahyeldi dalam sebuah seminar nasional dan musyawarah wilayah Himpunan Ilmuan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) yang diadakan di Auditorium Gubernuran pada Kamis, 8 Agustus 2024.

Baca Juga:Demokrat Dukung Mahyeldi-Vasco, Pengamat: Strategi Politik Nasional

Gubernur Mahyeldi menyebutkan bahwa diskusi terkait isu ini telah dilakukan sebelumnya dan telah menghasilkan beberapa rencana aksi preventif.

Di antaranya adalah program Pekerja Sosial (Peksos) goes to school, Peksos goes to pesantren, penguatan edukasi pada anak tentang bagian tubuh sensitif yang tidak boleh disentuh orang lain, serta edukasi pada anak untuk berani melaporkan tindak kekerasan yang dialami.

Selain itu, upaya lain yang direncanakan adalah pembuatan video stop kekerasan pada anak dan penyampaian khutbah Jumat dengan tema yang sama.

"Tidak ada salahnya kita laksanakan FGD tentang ini lebih sering, jika memungkinkan dengan pemateri yang berbeda, agar hasilnya menjadi lebih terukur dan matang," ujar Gubernur Mahyeldi. Menurutnya, hasil FGD akan dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.

Gubernur Mahyeldi juga menekankan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi masalah ini. Diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, terutama tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh masyarakat.

Baca Juga:Demokrat Resmi Bergabung, Koalisi Mahyeldi Kuasai 28 Kursi DPRD Sumbar

Kebijakan yang akan diterapkan ke depannya akan menguatkan kembali peran kearifan lokal Minangkabau, seperti konsep tali tigo sapilin dan tungku tigo sajarangan, yang terbukti efektif dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat nilai dan norma yang telah lama dijunjung tinggi oleh masyarakat Sumatera Barat, serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap semua anggota masyarakat dari kejahatan seksual dan asusila.

Kontributor : Rizky Islam

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak