SuaraSumbar.id - Polemik penolakan warga Air Bangis, Kecematan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, terhadap Proyeksi Strategis Nasional (PSN) masih berlanjut.
Pasca pemulangan demonstrasi dari Masjid Raya Sumbar, Gubernur Mahyeldi Ansharullah bersama Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono pun menggelar rapat bersama Jajaran Forkopimda Sumbar dan Forkopimda Pasaman Barat di kantor Bupati Pasbar, Selasa (8/8/2023). Rapat tersebut digelar untuk memastikan keamanan warga plus mencari titik terang soal penolakan yang memicu demo berhari-hari.
"Kehadiran kami di sini, pertama untuk memastikan seluruh masyarakat kita di Air Bangis dapat hidup dalam situasi aman dan kondusif. Kemudian, kami berusaha mencari titik terang atas masalah penolakan PSN dari sebagian masyarakat," kata Gubernur Mahyeldi dalam keterangan tertulis.
Mahyeldi menegaskan, hal terpenting adalah memastikan masyarakat yang ikut aksi unjuk rasa pekan lalu, kembali menjalani hidup dengan kondusif. Mereka harus kembali bisa kembali beraktivitas dan anak-anak kembali dapat bersekolah.
Politisi PKS itu juga memastikan akan mengkaji sebaik mungkin tentang poin-poin tuntutan warga yang demonstrasi. Dia memastikan hak masyarakat tidak akan terganggu, namun aturan tetap harus dipatuhi.
"Kami mendengar isu ancaman dan lain sebagainya yang berkembang di tengah masyarakat. Kami sudah ada datanya, mana yang masuk ranah hukum akan diproses pula di ranah itu," katanya.
Pemprov Sumbar, kata Mahyeldi, akan segera membentuk tim terpadu untuk penyelesaian konflik penolakan PSN refinery atau kilang minyak di Jorong Pigogah, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas itu.
"Tim terpadu akan melibatkan semua instansi agar tidak ada yang dirugikan," katanya.
Tim Terpadu nantinya akan melakukan pemantauan. Dengan begitu, proses mencari titik terang atas persoalan yang ada bisa mencapai hasil yang dapat diterima oleh seluruh pihak.
Baca Juga:Duduk Perkara Kisruh Masyarakat Air Bangis dengan Pemerintah
"Kemarin setelah enam hari lebih kurang berunjuk rasa di Kota Padang, dan kita dapati banyak peserta yang sangat rentan dari potensi sakit, bahkan sudah banyak yang sakit, itu semua sudah kita fasilitasi pemulangannya. Ada ibu hamil, lanjut usia, hingga anak-anak. Kita mau semuanya menjadi clear ke depan, aman, dan nyaman bagi masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menegaskan, respons yang diberikan pemerintah dalam menindaklanjuti aksi unjuk rasa masyarakat semata-mata untuk melindungi warga dan juga melindungi kepentingan negara dalam koridor hukum.
"Kami sudah menghimpun data, termasuk soal latar belakang peserta aksi unjuk rasa yang kurang lebih 850 orang itu. Jumlah itu jelas tidak mewakili suara dominan masyarakat setempat. Kita punya data-data itu, dan itu juga menjadi pembahasan. Namun, tentu kita tak akan serta merta mengambil tindakan yang terburu-buru menyikapi data ini," ucap Irjen Pol Suharyono.
Hal pertama yang akan dilakukan penegak hukum, sambungnya, adalah menggelar sosialisasi, atau turun langsung ke tengah masyarakat untuk menjelaskan duduk persoalan serta status hukum yang berlaku di kawasan rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. Sosialisasi ini disebutkan akan dilakukan secara terus menerus.
"Ini sudah kita awali langkahnya dengan memulangkan peserta unjuk rasa dari Kota Padang ke daerah asal mereka. Memulangkan 850 orang secara kondusif itu bukan urusan mudah. Terlebih, warga ini sudah berhari-hari di masjid, pengurus masjid juga sudah mengimbau terkait kebersihan dan lain-lainnya. Sehingga, setelah koordinasi dengan Pemprov dan pihak-pihak terkait, kita pulangkan mereka secara baik-baik. Bahkan bersama Polres Pasbar, itu ada yang diantar hingga ke rumah mereka," ujarnya menjelaskan.
Ke depan, Irjen Pol Suharyono berharap agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan kondusif, aman, dan nyaman sebagaimana mestinya. Ia berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang mencoba untuk mengintervensi masyarakat, sehingga bertindak atas dasar yang masyarakat sendiri belum tentu memahaminya.
"Kita pihak kepolisian murni untuk membela kepentingan masyarakat itu sendiri, dan membela kepentingan negara tentunya. Oleh karena itu, jangan sampai ada lagi intenvensi," katanya.
