SuaraSumbar.id - DPP PDIP menjatuhi hukuman atau sanksi keras terhadap sejumlah kader yang terlibat dalam pembentukan Dewan Kolonel untuk mendukung Puan Maharani maju di Pilpres 2024. Salah satunya adalah anggota DPR RI fraksi PDIP, Johan Budi.
Johan Budi malah mempertanyakan apa kesalahannya sehingga harus disanksi. "Belum, sampai hari ini saya belum, tapi pertanyaannya kenapa saya mesti dipanggil. Salah saya apa? Kamu menganggap saya salah gak? Bukan, kamu kan boleh berpendapat dong sebagai masyarakat menurut kamu saya salah nggak," katanya, dikutip dari Suara.com, Selasa (1/11/2022).
Eks jubir KPK itu mengatakan, Dewan Kolonel merupakan sekumpulan para anggota DPR RI fraksi PDIP untuk mensosialisasi Puan Maharani. Menurutnya, Dewan Kolonel bukan organisasi yang bertujuan untuk menyerang figur tertentu misalnya Ganjar Pranowo.
"Ini kumpulan kader-kader dari Fraksi PDI Perjuangan yang ingin memsosialisasikan Mbak Puan Maharani, Ketua DPR RI kita kepada publik dan ini tidak dimaksudkan juga menyerang Ganjar Pranowo, nggak, nggak ada hubungannya," ungkapnya.
Baca Juga:Dijatuhi Sanksi Keras, Johan Budi: Salah Saya Apa? Saya Remah-remah Partai Boleh Dong Dukung Puan
"Saya sebagai pribadi, sebagai kader PDI Perjuangan, saya justru bangga juga banyak kader PDI Perjuangan yang kemudian punya elektabilitas tinggi. Tapi kan soal pilihan kan, boleh dong saya memilih mendukung atau mensosialisasikan mbak Puan Maharani," sambungnya.
Johan mengaku tak akan mempersoalkan jika sebaliknya ada dari internal PDIP atau eksternal memilih memfavoritkan Ganjar. Menurutnya, sebagai kader partai juga merasa dibolehkan untuk memfavoritkan Puan Maharani.
"PDIP maupun yang di internal PDIP untuk favoritismnya ke Ganjar, ya enggak apa-apa. Saya pribadi senang aja. Pak Ganjar Pranowo kader PDIP kita harus bangga, apalagi saya kader partai ya, kalau bahasa Jermannya ini saya termasuk remah-remah rengginang di partai ini, tapi kan boleh dong punya kesukaan, orang kan punya relawan, ya saya relawan lah kira-kira begitu yang mendukung Mbak Puan," tuturnya.
Terkait dengan keputusan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputeri soal pencapresan, dirinya mengaku bakal tegak lurus dan manut.
"Bahwa nanti apa yang diputuskan oleh ketum partai ibu Megawati Soekarnoputri itu tegak lurus, itu kan sudah saya sampaikan di awal, saya sengaja enggak ngomong ya baru sekarang biar ini bahwa jangan direaksi kemudian seolah-olah mendukung Mbak Puan itu diposisikan berhadapan dengan Ganjar Pranowo kemudian relawannya Ganjar bereaksi salah tempat," pungkasnya.
Baca Juga:Tepis Dicopot dari BURT karena Dewan Kolonel, Johan Budi: Saya Diminta Ketua Fraksi Pindah ke Baleg
Sebelumnya, selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dikenai sanksi teguran lisan buntut ucapan siap nyapres, DPP PDIP juga menjatuhi hukuman atau sanksi keras terhadap sejumlah kader PDIP lainnya yang terlibat dalam pembentukan Dewan Kolonel untuk menyokong Puan Maharani maju di Pilpres 2024.
"Kami jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimedya Panjaitan, kemudian Pak Johan Budi, Masinton, Pak Prof Hendrawan," kata Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan, Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).
Ia menyampaikan, para kader yang terlibat dalam Dewan Kolonel dikenai sanksi keras lantaran dianggap telah melakukan kegiatan di luar Anggaran Dasar Anggaran Rumat Tangga (AD/ART) partai.
"Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi terakhir, sanksi keras dan terakhir? Karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART Partai," ungkapnya.
Lebih lanjut, Komarudin mengatakan, para kader yang terkait dengan Dewan Kolonel sebelumnya sudah diberikan peringatan pertama. Sampai akhirnya kini dikenai sanksi keras.
