SuaraSumbar.id - Pengamat komunikasi dan politik, Jamiluddin Ritonga, mengomentari sikap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang sempat mengkritik soal status NasDem di koalisi pemerintah, pasca Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024.
Jamiluddin Ritonga mengatakan, Hasto tidak berhak menyindir apalagi menganggap NasDem sudah tak layak ada di koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.
“Hanya Jokowi yang seharusnya punya hak menyatakan partai mana yang masih berhak dan tidak berhak di koalisi pemerintahannya,” ujar Jamiluddin, dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Minggu (16/10/2022).
Dia menduga, perseteruan tersebut tampaknya percikan ketidakcocokan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketum NasDem Surya Paloh.
“Memang tidak jelas pemantik ketidakcocokan kedua ketua umum partai politik tersebut,” katanya.
Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu menambahkan ketidakcocokan itu terlihat ketika di suatu pertemuan, Surya mengulurkan tangan untuk berjabat tangan tapi tidak disambut Megawati.
“Sejak itu, hubungan Surya dengan Megawati memang terlihat dingin,” ucapnya.
Menurutnya, Hasto seharusnya lebih bijak dengan tidak memperuncing ketidakcocokan kedua ketua umum partai. “Hasto juga tidak masuk ke ranah koalisi, yang memang tidak ada haknya untuk itu,” tegasnya.
Jika Hasto lebih proporsional, seharusnya ketegangan seperti itu tak perlu terjadi. “Hasto sudah harus tahu diri bahwa semua partai independen dalam menentukan capres dan berkoalisi,” katanya.
Baca Juga:Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Kader NasDem Diduga Bakal Jadi Target Incaran, Hasto: Sangat Bagus!
Atas dasar itu, Hasto disarankan untuk tidak nyinyir, apalagi berupaya mendikte partai lain.
Mantan dekan fikom IISIP Jakarta itu menilai cara yang dilakukan Hasto akan merugikan partai dan dirinya sendiri.
