SuaraSumbar.id - Dinas Pendidikan Sumbar merespon komentar Ketua DPRD Sumbar Supardi yang mendesak Gubernur Mahyeldi memecat kepsek SMA/sederajat yang tidak mengizinkan siswa ujian karena belum membayar uang komite.
Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Barlius mengatakan, tidak ada bahasa yang menyatakan tidak boleh mengikuti ujian jika belum membayar uang komite.
Barlius menegaskan, soal uang komite berlandaskan peraturan hukum yang bersifat legal dan merupakan kesepakatan bersama dalam rapat komite bersama dengan orang tua siswa.
"Uang komite itu legal, ada peraturannya, dan untuk jumlahnya sudah menjadi kesepakatan bersama pada rapat komite," kata Barlius dikutip dari Covesia.com - jaringan Suara.com, Senin (23/5/2022).
Baca Juga:Nasib Buruh Kian Tertekan, Puluhan Pekerja di Sumbar Sambangi DPRD dan Desak UU Omnibus Low Dicabut
Menurutnya, permasalahan komite bermula saat tersebarnya grup pesan wali kelas dan orang tua siswa yang meminta angsuran uang ujian profesi yang dilakukan beberapa SMK di Sumbar.
"Sebenarnya berawal dari chat di grup orang tua dengan wali kelas, disampaikan informasi mengansur kewajiban, dan di sana tidak ada bahasa tidak boleh ujian jika tidak membayar komite," tutur Barlius.
Beberapa sekolah SMK bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk melakukan ujian profesi agar mendapatkan sertifikat untuk masuk ke dunia kerja.
Saat itu, wali kelas mengingatkan pembayaran ujian profesi tersebut. Namun, terjadi beberapa kesalahpahaman antar wali kelas dan orang tua siswa.
"Sebenarnya ini masalah komunikasi saja. Wali kelas meminta untuk mengansur iuran, tapi ada perbedaan pandangan dengan orang tua murid," jelasnya.
Selain itu, Barlius mengatakan sudah menegur pihak sekolah tersebut. "Saat ini guru juga sudah ditegur, namanya manusia juga melakukan kesalahan," katanya.
