SuaraSumbar.id - Klaim big data yang dimiliki Luhut Binsar Panjaitan terkait adanya 110 juta warga yang ingingkan penundaan Pemilu 2024 terus menjadi bola liar. Lantaran hingga kini Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) tersebut tidak mau membukanya kepada publik.
Kekinian, bahkan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai Luhut Binsar Panjaitan berbohong dengan klaim memiliki Big Data 110 juta warga tersebut.
"Yang disampaikan saudara Luhut Binsar itu adalah bohong ya saya hanya sampaikan itu saja," kata LaNyalla dalam agenda Public Ekpose DPD RI di Kompleks Parlemens, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2022).
La Nyalla pun meminta kepada masyarakat agar jangan terpengaruh dengan perkataan Luhut soal big data tersebut. Ia menegaskan, jika yang disampaikannya merupakan kebenaran.
"Saya hanya menyampaikan kepada publik jangan takut, jangan juga terpengaruh dengan apa yang disampaikan berita bohong ini. Jadi saya hanya menekankan kebenaran aja," ungkapnya.
LaNyalla pun menyerahkan nasib Luhut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kemungkinan adanya reshuffle atau perombakan kabinet.
Ia juga menyatakan, tak ingin mengintervensi Jokowi untuk meminta Luhut dipecat dari kabinet pemerintahan.
"Perkara dia mau direshuffle, itu bukan urusan saya," tuturnya.
Sementara pada kesempatan yang sama, pendiri platform pemantauan dan analitik digital Evello, Dudy Rudianto menyampaikan klaim Big Data 110 juta milik Luhut. Ia menyatakan, dalam pemantauan selama setahun terakhir ditemukan pembicaraan tentang pemilu, lebih khusus terkait penundaan pemilu.
Baca Juga:Luhut Diskakmat BEM UI, Rocky Gerung: Dia Bikin Big Lies, Bukan Big Data
Namun, ia memastikan jumlahnya tidak sefantastis yang disampaikan Luhut. Ia menemukan perbincangan tersebut tidak sampai 1 juta atau lebih tepatnya yakni, hanya 693 ribu.
- 1
- 2
