SuaraSumbar.id - Koalisi Bersihkan Indonesia mendesak pemerintah untuk menutup seluruh bisnis tambang batu bara di wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan lingkungan hidup.
Merah Johansyah dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengatakan, perusahaan batu bara sudah jelas-jelas menimbulkan bencana alam di Indonesia mulai dari banjir, tanah longsong, hingga bahaya lubang tambang.
"Segera menyusun peta jalan untuk menutup seluruh bisnis tambang batu bara di Indonesia, yang membuat negara kita mengalami derajat kerusakan lingkungan yang parah dan berharapan dengan krisis iklim," kata Merah, dikutip dari Suara.com, Sabtu (9/10/2021).
"Rakyat kembali menjadi korbannya, sudah menjadi korban korupsi, juga menjadi korban kerusakan alam dan lingkungan," sambungnya.
Baca Juga:Koalisi Bersihkan Indonesia Desak Pemerintah Tutup Semua Tambang Batu Bara, Apa Alasannya?
Dia menambahkan, bisnis batu bara juga sangat rawan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) karena aktor-aktor yang "bermain" di dalamnya juga memegang jabatan penting di pemerintahan.
"Kami menyoroti penerima manfaat dalam perusahaan batu bara, pemilik perusahaan batu bara selama ini dirahasiakan, tersamar, dan disembunyikan, penting bagi publik tahu siapa yang mengendalikan perusahaan-perusahaan ini," jelasnya.
JATAM mencatat sedikitnya ada 17 nama elite politik yang enam diantaranya adalah jenderal tinggi TNI yang seluruhnya terhubung dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.
Nama militer di tambang pertama adalah Mayor Infanteri Paulus Panjaitan yang tidak lain adalah anak dari Luhut Binsar Panjaitan, ia memiliki hubungan dengan perusahaan tambang PT Buana Inti Energi dan PT Toba Sejahtra milik Luhut.
Nama kedua adalah Letnan Jenderal TNI (Purn.) H Sumardi dan Jendral (Purn) Fachrul Razi (eks Menteri Agama) yang merupakan Komisaris di PT Toba Sejahtra milik Luhut.
Baca Juga:Koalisi Bersihkan Indonesia Ungkap Gurita Bisnis Tambang Luhut dan Pejabat Negara
Kemudian, Jusman Syafii Djamal (eks Menteri Perhubungan) yang menjabat sebagai komisaris di PT Rakabu Sejahtera, PT Toba Sejahtra, dan PT Kutai Energi.
Lalu, Letnan Jenderal (Purn.) Eko Wiratmoko yang pernah menjabat Pangdam Pattimura dan Brawijaya, serta pernah menjadi elite Partai Golkar dan Sekjen Cakra 19 (Tim Sukses Jokowi), namanya terhubung dengan PLTU PT Kartanegara Energi.
Selanjutnya, Letjen (Purn.) Suaidi Marasabessy, Kepala Staf Umum ABRI (1999-2000) yang menjabat Direktur Kutai Energi dan juga Presiden Direktur Utama TMU di Kalimantan Timur.
Kemudian, Arthur Mangaratua Ebenhaeser Simatupang sebagai Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia yang berhubungan dengan PT Toba Pengembang Sejahtra, milik Luhut.
Pandu Patria Sjahrir, dia adalah keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, pengurus KADIN yang terlibat dalam Satgas Omnibus Law, Ketua Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia 2015-2018 dan 2018-2021, namanya terhubung di PT Toba Bara Sejahtra (TBS) Energi Utama.
Bambang Brodjonegoro, mantan Menristek dan Mantan Menteri Bappenas yang baru saja ditunjuk menjadi komisaris di PT Toba Bara Sejahtra (TBS) Energi Utama, milik Luhut.
Ada pula nama Arif Budi Sulistyo, adik ipar presiden Jokowi yang merupakan Direktur PT Rakabu Sejahtera yang berkongsi dengan PT Toba Sejahtra, milik Luhut.
Mantan Komisaris BUMN PT Pupuk Kaltim yang saat ini menjabat sebagai Komisaris BUMN PT Pupuk Sriwijaya (PUSRI), Bambang Supriyambodo juga terhubung dengan PT Rakabu Sejahtera.
Gurita bisnis tambang PT Rakabu Sejahtera juga menyeret nama dua anak Jokowi yakni Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemegang saham terbesar kedua di PT Papua Rakabu Sejahtera setelah Toba Sejahtra milik Luhut.
Merah menyebut, nama-nama pejabat publik dan militer ini terhubung langsung dengan gurita bisnis tambang Luhut Binsar Panjaitan yang banyak beroperasi di Kalimantan Timur dan Papua.
