SuaraSumbar.id - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui pemerintah kecolongan dengan munculnya COVID-19 varian delta di Indonesia.
Menurut Presiden Jokowi, kemunculan COVID-19 varian Delta di Indonesia tidak terprediksi sebelumnya.
Presiden Jokowi menyampaikan tentang COVID-19 varian delta kepada sekitar 24 orang pengusaha mikro yang menerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021.
"Dulu di Januari, Februari, Maret, April, Mei kondisi dari COVID-nya sudah mulai turun, kalau corona turun, ekonomi pasti naik, sudah kelihatan itu sebetulnya, tetapi tanpa terprediksi muncul yang namanya varian Delta, varian jenis baru dari corona," kata Presiden Jokowi di halaman Istana Merdeka Jakarta, Jumat (30/7/2021) dilansir dari ANTARA.
Baca Juga:Driver Ojol Desak Jokowi Turun: Jangan Cengengesan di Atas Derita Rakyat, Cek Faktanya?
"Jenis baru dari corona muncul di India kemudian muncul di seluruh negara di dunia sehingga ekonomi global pun juga goncang. kita juga sama itu virus delta ini muncul juga langsung kasus positif menjadi naik secara drastis," tambah Presiden.
Akibat dari kenaikan kasus yang muncul tersebut, pemerintah pun memutuskan untuk melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021.
"Tidak ada jalan lain saat itu di Pulau Jawa dan Bali kita lihat titik-titik merah semua, tidak ada yang kuning, sehingga keputusan yang sangat berat dengan PPKM Darurat karena tidak ada cara yang lain secara itu, melompat kasusnya dan alhamdulillah sekarang paling tidak bisa kita rem, pelan-pelan tapi bisa kita rem," ungkap Presiden.
Presiden Jokowi pun menyebut angka kasus terkonfirmasi positif di Pulau Jawa dan Bali mulai turun.
"Tapi di luar Jawa gantian naik, inilah memang penularan varian delta sangat cepat," kata Presiden.
Baca Juga:44 Hari Jalan Kaki Sumut-Jakarta, Presiden Jokowi Didesak Temui Tim 11 Penolak PT TPL
Presiden menegaskan bahwa pernyataannya itu bukan untuk menakut-nakuti tapi belum ada yang dapat memprediksi kapan pandemi COVID-19 dapat berakhir.
"WHO pun belum bisa memprediksi juga, sekali lagi kita ini selalu yang kita jalankan adalah sisi kesehatannya bisa kita tangani tapi sisi ekonominya pelan-pelan harus dijalankan," ungkap Presiden.
Pemerintah, menurut Presiden Jokowi, tidak memilih opsi "lockdown" karena belum tentu memberikan solusi bagi masalah COVID-19.
"Tidak bisa kita tutup, 'lockdown' seperti negara lain, 'lockdown' artinya tutup total, kemarin PPKM Darurat kan semi 'lockdown', itu masih semi saja saya masuk kampung, saya masuk ke daerah semuanya menjerit untuk dibuka. 'Lockdown' itu juga belum bisa menjamin permasalahan bisa selesai," jelas Presiden.
Namun Presiden Jokowi menargetkan pada akhir 2021, vaksinasi kepada 70 persen penduduk Indonesia dapat selesai.
"Insya Allah kalau sudah 70 persen vaksinasi paling tidak daya tular dari virus ini menjadi agak terhambat, kalau sudah tercapai yang namanya kekebalan komunal atau 'herd immunity'," ungkap Presiden.
