SuaraSumbar.id - Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah ikut mengomentari kabar dugaan pemecatan penyidik senior KPK, Novel Baswedan dan puluhan pegawai lainnya.
Novel dan puluhan pegawai lain disebut tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Febridiansyah pun mempertanyakan logika dari cara penyeleksian tersebut.
Hal itu diungkapkannya lewat akun Twitter miliknya @febridiansyah. Dia menuliskan yang tidak berwawasan kebangsaan adalah para koruptor yang mencuri uang negara.
"Yang tidak berwawasan kebangsaan itu ya KORUPTOR, bukan pemburu koruptor," tulisnya yang dikutip Suara.com, Rabu (5/5/2021).
Baca Juga:Sindir Novel Baswedan, Yusuf Muhammad: Lagian sudah Lama Pengen Mundur
"Negeri ini dieksploitasi, dihisap, hak rakyat dicuri. Wawasan kebangsaan seperti apa yang dimiliki koruptor?" sambungnya.
Lebih lanjut, di akhir tulisannya itu dia mempertanyakan, alasan pemecatan para pegawai KPK.
"Tapi mereka yang teguh melawan korupsi justru disingkirkan dengan alasan tidak lulus tes wawasan kebangsaan? Logika," tutupnya.
Sebelumnya, beredar kabar tentang pemecatan puluhan pegawai KPK termasuk penyidik senior, Novel Baswedan, karena diduga tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
Namun pada hari ini, Ketua KPK, Firli Bahuri memberikan klarifikasinya. Dia menegaskan pihaknya tak penah menyampaikan adanya pemecatan 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat beralih menjadi aparatur sipil negara (ASN) dalam tes wawancara kebangsaan yang dilakukan Bidang Kepegawaian Negara atau BKN.
Baca Juga:Eks Jubir KPK: yang Tidak Berwawasan Kebangsaan Itu Koruptor
"Saya ingin katakan sampai hari ini KPK tidak pernah mengatakan dan menegaskan ada proses pemecatan," kata Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/5/2021).
Firli menambahkan seluruh pimpinan KPK tidak pernah membahas apapun mengenai adanya pemecatan terhadap pregawai KPK, walaupun selama proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN.
"Sampai saat ini belum ada niat kesempatan, keinginan melakukan pemecatan terhadap pegawai. Kalaupun ada di koran, itu adalah buatan pihak-pihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan KPK. Jadi nggak ada KPK mengatakan pemecatan, ini kami luruskan saja," ujarnya. (Suara.com)
