SuaraSumbar.id - Wacana pengubahan nama provinsi Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau atau DIM mendapat respon yang beragam. Terutama daerah-daerah yang berada di perbatasan dengan provinsi lain.
Seperti Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) yang berada di batas Sumbar dengan Sumatera Utara (Sumut).
"Pasbar beragam masyarakatnya. Kita berbatasan dengan Sumatera uUtara. Ada masyarakat yang menganut sistem matrelinial dan ada patrelinial. Kami menganggap wacana tersebut (DIM) biasa saja, tidak ada persoalan dan tidak ada masalah di sana,” kata Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi, dikutip dari Covesia.com - jaringan Suara.com, Kamis (18/3/2021).
“Jika DIM nanti diterapkan, kita setuju dan ikut saja,” sambungnya lagi.
Baca Juga:Tokoh Mentawai Sebut Wacana Daerah Istimewa Minangkabau Sebuah Kemunduran
Hanya saja dalam prakteknya nanti, kata Hamsuardi, tentu tidak semua wilayah di Pasbar bisa diterapkan. Sebab, Pasbar berada di perbatasan provinsi lain yang menganut adat dan istiadat berbeda.
Sebelumnya, Bupati Kepulauan Mentawai menanggapi santai soal wacana perubahan nama provinsi Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau atau DIM. Namun, dia tidak memastikan apakah masyarakat yang dipimpinnya akan menerima atau menolak rencana tersebut.
“Kalau itu yang terbaik, dipersiapkan,” kata Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet.
Menurut Yudas, para pencetus DIM tentunya sudah mempertimbangkan matang-matang perubahan nama provinsi tersebut. Termasuk soal dampak dan akibat yang akan ditimbulkan dari langkah itu sendiri.
Apalagi pada dasarnya, Kepulauan Mentawai berbeda dengan 18 kabupaten dan kota lainnya di Sumbar. Atas kondisi itu, Yudas tidak bisa menjawab apakah masyarakat Mentawai menerima rencana tersebut atau tidak.
Baca Juga:Komentar Bupati Mentawai Soal Isu Sumbar Jadi Daerah Istimewa Minangkabau
“Kalau masyarakat menerima atau tidak itu soal lain,” ujarnya.
Seperti diketahui, Badan Persiapan Provinsi Daerah Istiewa Minangkabau (BP2 DIM) telah menyelesaikan naskah akademik perubahan nama provinsi Sumbar menjadi provinsi DIM dan usulan tersebut telah diajukan ke DPR.
