SuaraSumbar.id - Komjen Pol Gatot Eddy dan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo merupakan dua sosok yang akan berduet menjadi Kapolri dan Wakapolri menggantikan jabatan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang sebentar lagi pensiun.
Hal itu diungkapkan Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Menurutnya, gagasan dari lingkungan Istana Kepresidenan mendorong Gatot yang kini menjabat sebagai Wakapolri naik menggantikan Idham Azis sebagai Kapolri.
Sedangkan, Listyo yang kini menjabat sebagai Kabareskrim Polri naik menggantikan posisi Gatot.
"Dari pantauan IPW gagasan ini semakin serius dibahas kalangan Istana atau kalangan dekat Presiden Jokowi menjelang penyerahan nama Kapolri baru ke DPR," kata Neta kepada wartawan, Rabu (6/1/2021).
Baca Juga:IPW: Istana Gagas Gatot Eddy dan Listyo Jadi Kapolri dan Wakapolri
Neta juga menyebut dari kalangan internal Polri justru berharap Presiden Joko Widodo alias Jokowi dapat memilih jenderal senior sebagai Kapolri. Begitu juga untuk posisi Wakapolri diharapkan dipilih dari jenderal senior dan bukan jenderal junior.
"Dengan demikian proses suksesi di Polri berjalan tanpa gejolak dan tanpa keresahan," ujar Neta.
Gatot diketahui merupakan jenderal bintang tiga lulusan Akpol angkatan 88. Sedangkan Listyo merupakan jenderal bintang tiga lulusan Akpol angkatan 91.
Neta mengatakan, proses suksesi di Polri kali ini sangat berbeda dengan suksesi sebelumnya. Sebab, suksesi Polri diwarnai situasi sosial politik yang penuh dengan dinamika, seperti kemunculan kelompok-kelompok garis keras keagamaan.
"Bagaimana pun Presiden Jokowi patut mencermati situasi dan dinamika yang berkembang. Sehingga Kapolri yang dipilih tidak rentan terhadap masalah dari dinamika sosial politik yang berkembang tersebut," katanya.
Baca Juga:Dua Kasus Besar Warisan Idham Azis untuk Kapolri Baru
Atas hal itu, Neta berpendapat bahwa Jokowi semestinya tidak hanya memilih figur calon Kapolri yang loyal. Melainkan, juga figur yang dinilai mampu mengkonsolidasikan internal Polri dengan kapabilitasnya yang disegani senior maupun juniornya.
"Selain itu figur yang dekat dengan tokoh tokoh masyarakat dan memiliki jam terbang yang tinggi dalam menjaga keamanan masyarakat. Sehingga keberadaan kapolri tersebut tidak menjadi beban sosial bagi Presiden hingga usainya masa jabatan Jokowi di 2024," katanya.
(Suara.com)
