Huntara di Sumbar Resmi Ditempati, BNPB Pastikan Hak Logistik Warga Terpenuhi

SuaraSumbar.id - Hunian Sementara (Huntara) di Sumatera Barat (Sumbar) yang dibangun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) resmi mulai ditempati warga pada Sabtu (24/1/2026).

Huntara ini tersebar di empat kabupaten, yakni Agam, Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, dan Pesisir Selatan dengan jumlah 267 unit. Para warga terdampak bencana yang sebelumnya tinggal di lokasi pengusian, kini mulai berada di tempat yang lebih layak dengan fasilitas yang lebih memadai di Huntara.

Peresmian Huntara tersebut dilakukan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno bersama Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian serta Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto.

Secara simbolis, peresmian dan penyerahan kunci dilakukan di Huntara yang berada di Lapangan Kayu Pasak, Jorong Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kacamatan Palembayan, Kabupaten Agam.

Menko PMK Pratikno mengatakan, pembangun Huntara dilakukan di banyak tempat di beberapa daerah yang terdampak bencana. Masyarakat sudah mulai menepati Huntara, dan pindah dari lokasi pengusian.

"Ini tahapan penting, supaya tidak terlalu lama di pengusian kemudian hidup sebagai keluarga yang lebih normal sambil dalam proses tentu saja pembangunan Huntap (Hunian Tetap)," kata Pratikno yang juga selaku Ketua Pengarah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.

Pratikno mengungkap pemerintah telah membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Satgas ini diketuai oleh Menteri Dalam Negeri, bertugas melakukan percepatan, pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi secepatnya.

"Dengan mandat yang lebih baik. Kita mulai dari infrastruktur tentu saja. Banyak sekali jalan, jembatan rusak diperbaiki. Listrik, BBM dan lainya. Huntara sudah banyak dibangun," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas gerak cepat BNPB beserta pemerintah daerah dalam menyelesaikan Huntara.

"Huntara ini salah satu solusi untuk mengurangi pengungsi yang rumahnya terdampak rusak ringan, sedang dan berat," kata Tito.

Ia menyebutkan, pemerintah juga telah menyiapkan skema bantuan bagi warga yang rumahnya rusak. Mulai dari yang terdampak rusak ringan dan sedang diberikan biaya Rp 15 juta - Rp 30 juta.

"Sedangkan rusak berat, mereka disiapkan Huntap. Tapi sebelum Huntap, mereka diberikan dua opsi. Satu, disiapkan Huntara atau mereka ingin tidak di Huntara tinggal di rumah saudara, ngontrak, lalu diberikan DTH (dana tunggu hunian)," ucapnya.

Tito mengatakan tahapan DTH sudah dilakukan dan terus akan terus dikoordinasikan dengan BPS untuk validasi data di tiga provinsi terdampak.

Jika data sudah tervalidasi, DTH segera dibayar ke rekening penerima. Untuk di Sumbar, sebanyak 1.867 DTH sudah disalurkan ke masyarakat.

"Ini agar pengungsi jauh berkurang. Kuncinya ada di data," jelasnya.