Ilustrasi bansos. [Dok. Istimewa]
Baca 10 detik
-
PPPK berstatus ASN sehingga tidak berhak menerima bansos 2026.
-
PKH dan BPNT hanya untuk keluarga miskin terdata resmi.
-
Data penerima bansos akan dievaluasi sistem Kemensos.
Pemerintah dapat melakukan pencoretan data, memberikan teguran, hingga mewajibkan pengembalian bantuan. Evaluasi ulang hanya dapat diajukan melalui pemerintah desa atau dinas sosial jika terjadi kondisi ekonomi sangat rentan, dengan keputusan akhir tetap di Kemensos.
Dengan demikian, PPPK bisa menerima bansos PKH dan BPNT 2026 dipastikan tidak sesuai aturan. Pemahaman ini penting agar tidak terjadi kesalahan data dan risiko sanksi di kemudian hari.
Berita Terkait
-
Ribuan Pegawai Kemensos Terindikasi Judol, Sanksinya Beda-beda
-
Survei Anjlok, Prabowo Mulai Tebar BLT Hingga Insentif Pajak Kelas Menengah
-
Pamer AI Registrasi Bansos Buatan Lokal, Luhut: Dipuji Profesor Dunia
-
Pemerintah Mau Salurkan BSU Rp300.000, Anggaran Rp12 Triliun Sudah Disiapkan
-
Aparat TNI/Polri Bakal Blusukan ke RT/RW Himpun Data Penerima Bansos 2027
Terpopuler
- Total Dana Korban Penipuan Tembus Rp811,1 Miliar, Sebanyak 702.833 Rekening Diblokir
- Media Inggris: FIFA ASEAN Cup Akal-akalan Infantino Pertahankan Posisi, Prabowo Kena Prank
- Arti Mimpi Ketemu Orang yang Sudah Meninggal tapi Tidak Bicara Menurut Primbon Jawa
- Aliran Minyak di Selat Hormuz Sudah Normal, Mengapa Harga BBM Masih Mahal?
- Selamat Tinggal Kevin Diks, Cabut Lebih Cepat dari Skuad Timnas Indonesia Usai Juara
Pilihan
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
-
Satgas PKH Pamer Tumpukan Duit Rp13 Triliun Hasil Penyelamataan Keuangan Negara di Hadapan Prabowo
-
Nama Puan Disebut Jadi Pengganti Gibran, Begini Respons Ketua DPR
Terkini
-
BRI Hadirkan Kartu Debit Khusus BRI Junio X MLBB, Ada Collectible Card dan Cashback
-
Jelang MotoGP Mandalika, BRI Peduli Dorong Kawasan Bersih dan Berkelanjutan Dengan "Yok Kita Gas"
-
PELOPOR 2026, BRI dan KPK Cetak Agen Perubahan Antikorupsi
-
BRI Dukung MotoGP Indonesia 2026, Perkuat Potensi Sport Tourism di Panggung Dunia
-
BRI Perkuat Dukungan untuk Kontingen Indonesia di Asian Games AichiNagoya 2026