BNPB Kebut Pembangunan Huntara Korban Bencana Sumatera, Kerja 18 Jam Sehari!

SuaraSumbar.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat pembangunan rumah hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat (Sumbar).

Langkah percepatan pembangunan rumah huntara ini dilakukan dengan menerapkan pola kerja intensif hingga 18 jam per hari demi memastikan masyarakat segera memiliki tempat tinggal layak selama masa pemulihan bencana.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan, pembangunan rumah huntara dipacu agar warga tidak berlama-lama tinggal di pengungsian.

“Percepatan ini dilakukan agar warga segera menempati hunian layak selama proses pemulihan berlangsung,” kata Abdul Muhari, dikutip dari Antara, Jumat (26/12/2025).

Dalam prosesnya, pembangunan rumah huntara melibatkan sinergi lintas instansi. BNPB menggandeng Satgas TNI-Polri serta pemerintah daerah untuk memastikan pembagian tugas berjalan terkoordinasi.

Setiap unsur memiliki peran jelas, mulai dari penyiapan lahan, pembangunan fisik, hingga dukungan logistik dan pengamanan di lokasi terdampak.

BNPB mengonfirmasi di Sumatera Utara, pembangunan rumah huntara telah berjalan di sejumlah wilayah. Salah satunya di Kabupaten Tapanuli Utara yang telah menyelesaikan satu unit huntara dengan konsep satu rumah satu keluarga.

Model ini diharapkan mampu memberikan kenyamanan dan privasi bagi warga terdampak banjir dan longsor.

Sementara itu, Sumatera Barat tercatat sebagai provinsi dengan progres pembangunan rumah huntara paling cepat dibandingkan dua provinsi lainnya. Percepatan ini dinilai berkat kesiapan lahan dan dukungan penuh pemerintah daerah dalam mendukung program pemulihan pascabencana.

Untuk Provinsi Aceh, Abdul mengungkapkan dari 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor, terdapat enam kabupaten yang telah menetapkan lokasi pembangunan rumah huntara. Enam daerah tersebut yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Luwes, Benar Meriah, dan Bireun.

Selain itu, dua kabupaten lainnya, yakni Aceh Timur dan Nagan Raya, juga menyatakan akan membangun rumah huntara. Namun saat ini kedua daerah tersebut masih dalam tahap identifikasi lahan yang akan digunakan.

“Dari situ sebagian menggunakan lahan pemerintah daerah dan sebagian lainnya lahan masyarakat yang dibeli untuk menjamin kejelasan status hukum,” ucap Abdul Muhari.

BNPB berharap tim petugas gabungan di lapangan tidak menemui hambatan berarti, khususnya terkait faktor cuaca. Dengan percepatan pembangunan rumah huntara yang terus digenjot, BNPB menargetkan minimal pada awal 2026 seluruh huntara dapat diselesaikan sehingga kehidupan masyarakat terdampak banjir dan longsor kembali stabil.