Gubernur Sumbar Desak Daerah Terdampak Bencana Segera Siapkan Lahan Huntara, Lokasi Harus Aman!

SuaraSumbar.id - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya percepatan penyediaan lahan hunian tetap sementara (huntara) di seluruh daerah terdampak bencana.

Ia meminta bupati dan wali kota segera mengambil langkah konkret menyiapkan lahan agar pembangunan hunian sementara bagi korban bencana dapat segera direalisasikan.

Menurut Mahyeldi, kesiapan lahan huntara menjadi faktor penentu agar masyarakat terdampak tidak terlalu lama tinggal di tempat pengungsian.

Hunian sementara dinilai sebagai solusi mendesak sambil menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan.

“Pembangunan huntara ini harus kita percepat. Masyarakat terdampak perlu tempat tinggal yang aman dan manusiawi. Karena itu, saya minta bupati dan wali kota segera menyiapkan lahannya, tentu dengan memastikan lokasinya tidak berada di kawasan rawan bencana,” ujar Mahyeldi, Sabtu (13/12/2025).

Menurut Mahyeldi, pemerintah pusat telah memastikan dukungan pembiayaan pembangunan huntara melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sementara itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama menyiapkan lahan huntara, melengkapi data rumah terdampak, serta memastikan proses pembebasan dan kesiapan lahan berjalan sesuai ketentuan.

Arahan tersebut disampaikan Mahyeldi usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Pratikno, dalam kegiatan peletakan batu pertama pembangunan huntara di Asam Pulau, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (13/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Mahyeldi mengungkapkan bahwa hingga saat ini baru empat daerah yang melaporkan kesiapan lahan huntara.

Keempat daerah tersebut yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Padang Pariaman.

“Baru empat daerah yang menyampaikan kesiapan lahannya. Kita berharap daerah lain segera menyusul, agar penanganan pascabencana bisa berjalan serentak,” ungkap Mahyeldi.

Selain kesiapan lahan, Gubernur juga menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah dan warga terdampak di lapangan.

Ia menyebutkan bahwa data yang valid dan akurat menjadi dasar utama bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memulai tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi secara tepat sasaran.

“Masa tanggap darurat kita sampai 22 Desember. Kalau data sudah rampung, kita ingin setelah itu langsung masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu harapan kita bersama,” tuturnya.

Lebih lanjut, Mahyeldi menjelaskan terdapat dua skema bantuan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau hancur akibat bencana.