SKK Migas Sumbagut Gandeng Media di Padang, Dorong Transparansi Industri Hulu Migas!

SuaraSumbar.id - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memperkuat sinergitas dengan awak media. Hal itu dilakukan untuk menghadirkan pemberitaan objektif terkait kontribusi Migas untuk masyarakat.

Lewat kegiatan bertajuk Energy Meet Up, SKK Migas Sumbagut bersama sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan jurnalis di Sumbar menggelar pertemuan di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (4/11/2025). Keterlibatan 15 perwakilan media massa ini diinisiasi oleh SKK Migas bersama KKKS PT Rizki Bukit Barisan (RBB), Texcal Mahato Inc., dan PT Bumi Siak Pusako (BSP).

Tujuan pertemuan itu tentu saja untuk mempererat hubungan dengan insan pers, sekaligus memperkenalkan lebih dekat industri hulu migas dan perannya terhadap pembangunan nasional maupun daerah.

Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagut, Yanin Kholison, menjelaskan bahwa sektor hulu migas memiliki arti strategis bagi Indonesia.

Selain menjadi penyumbang penerimaan negara, keberadaannya juga menggerakkan roda ekonomi di berbagai wilayah, termasuk di Sumbar.

“SKK Migas berkomitmen memastikan kegiatan hulu migas memberikan manfaat nyata. Industri ini bukan sekadar soal energi, tapi juga mendorong ekonomi daerah dan menciptakan multiplier effect yang luas,” ujar Yanin.

Secara nasional, sektor hulu migas tercatat telah memberikan kontribusi lebih dari Rp5.045 triliun bagi negara sejak 2002 hingga 2023. Angka itu menempatkan sektor ini sebagai penyumbang terbesar kedua setelah pajak.

Selain kontribusi fiskal, sektor hulu migas turut membuka lapangan kerja, memberdayakan UMKM lokal, dan menopang kebutuhan gas untuk listrik PLN di berbagai daerah.

SKK Migas Sumbagut yang membawahi wilayah kerja Aceh, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, juga aktif memastikan manfaat industri migas dapat dirasakan langsung masyarakat.

Salah satunya melalui Dana Bagi Hasil (DBH Migas) yang digunakan pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan sektor pendidikan.

Di Sumbar, alokasi DBH Migas 2025 antara lain untuk Kabupaten Lima Puluh Kota senilai Rp 12,82 miliar, Kabupaten Sijunjung Rp 12,48 miliar, dan Kabupaten Pasaman Rp 337 juta. Capaian ini menjadi bukti nyata bagaimana keberadaan industri migas memberikan dampak positif bagi daerah penghasil.

“SKK Migas menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi seluruh kegiatan eksplorasi serta eksploitasi migas di wilayah Sumbagut. Kami juga membangun sinergi dengan KKKS, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan agar kegiatan hulu migas berjalan aman, efisien, dan berkelanjutan,” kata Yanin.

Melalui Energy Meet Up, SKK Migas Sumbagut berharap kerja sama dengan media semakin kuat sehingga informasi mengenai industri migas tersampaikan secara objektif dan edukatif kepada publik.