CEK FAKTA: Yusril Minta Tangkap dan Bubarkan Relawan Jokowi, Benarkah?

SuaraSumbar.id - Beredar narasi yang menyebutkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, meminta agar relawan Jokowi yang membuat gaduh ditangkap dan dibubarkan.

Narasi itu disebarkan akun TikTok @blagu.38. Berikut narasinya:

"Kami minta relawan Jokowi yang buat gaduh harus ditangkap dan dibubarkan karena tugas relawan itu membantu bencana alam, membantu orang miskin, bukan buat gaduh. Anda harus tahu, Prabowo tidak punya relawan karena Pemilu sudah selesai."

Benarkah informasi tersebut?

Berdasarkan pemeriksaan Tim Cek Fakta TurnBackHoax, foto-foto yang ditampilkan itu ternyata tidak memiliki kaitan dengan klaim yang disebarkan.

Foto pertama menampilkan Yusril dengan latar pemberitaan Kompas.com berjudul “Soal Peluang Masuk Kabinet Prabowo, Yusril: ‘Insya Allah’ jika Diberi Amanah” yang tayang pada Oktober 2024.

Foto kedua ditemukan dalam artikel di awall.id berjudul “Jadi Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Didampingi Sejumlah Pengacara Kondang” yang tayang pada Maret 2024.
Sedangkan foto ketiga, yakni potret resmi Yusril berjas hitam, berasal dari Wikipedia.

Lebih lanjut, Tim TurnBackHoax mengetikkan kata kunci “Yusril minta tangkap dan bubarkan relawan Jokowi” di mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan media kredibel yang memuat pernyataan seperti yang diklaim oleh akun TikTok tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, unggahan yang menarasikan bahwa Menko Yusril Ihza Mahendra meminta relawan Jokowi yang membuat gaduh untuk ditangkap dan dibubarkan merupakan konten menyesatkan (misleading content).

Tidak ada bukti, pernyataan resmi, maupun pemberitaan dari media arus utama yang mendukung klaim tersebut. Foto-foto yang digunakan juga merupakan hasil suntingan dan pengambilan dari konteks berbeda.

Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, terutama yang melibatkan tokoh publik, agar tidak memperkuat penyebaran hoaks politik menjelang masa transisi pemerintahan.