CEK FAKTA: Presiden Prabowo Tarik Uang Luar Negeri Rp 7.000 Triliun, Benarkah?

SuaraSumbar.id - Beredar di media sosial narasi yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menarik uang luar negeri Rp 7.000 triliun untuk meningkatkan ekonomi nasional.

Klaim ini ramai diperbincangkan setelah sebuah akun Facebook bernama @Rayanto mengunggah video dengan narasi sensasional pada Senin (22/9/2025). Unggahan tersebut menampilkan video berdurasi 10 menit 50 detik. Berikut narasinya:

“FAKTA EKONOMI: PRABOWO TARIK 7000 TILIUN DUIT LUAR NEGERI, NEGARA LAIN MELONGO! EKONOMI RI MELEDAK DALAM 200 HARI!”.

Benarkah informasi tersebut?

Tim Cek Fakta TurnBackHoax menelusuri informasi tersebut dengan memasukkan kata kunci “Prabowo tarik uang luar negeri 7000 triliun” di mesin pencarian Google. Hasil pencarian mengarah pada sejumlah berita dari media arus utama yang justru memuat data berbeda.

Salah satunya, berita detik.com berjudul “Prabowo Bakal Tarik Utang Baru Rp781,87 Triliun pada 2026” yang tayang pada Senin (18/8/2025). Dalam berita itu dijelaskan bahwa pemerintah berencana menarik utang baru sebesar Rp781,87 triliun pada 2026 untuk mendukung pembangunan nasional dan menanggulangi gejolak ekonomi global.

Sementara itu, laporan tempo.co berjudul “Prabowo Dipastikan Tarik Utang Baru Rp775,8 Triliun Tahun Depan” (5/10/2024) menyebutkan rencana tersebut telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024.

Dari total pembiayaan itu, sekitar Rp642,5 triliun bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN), dan Rp133,3 triliun berasal dari pinjaman dalam serta luar negeri.

Dalam video yang beredar, narator hanya menjelaskan strategi pemerintah untuk memperkuat keuangan negara. Di antaranya melalui optimalisasi cadangan emas nasional, kebijakan devisa hasil ekspor (DHE), perluasan basis pajak, efisiensi anggaran, serta optimalisasi dividen BUMN. Tidak ada bukti bahwa Presiden Prabowo menarik dana Rp7.000 triliun dari luar negeri.

Kesimpulan

Klaim Presiden Prabowo tarik uang luar negeri Rp 7.000 triliun terbukti tidak benar. Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta, tidak ditemukan sumber resmi maupun pemberitaan kredibel yang mendukung pernyataan tersebut. Unggahan tersebut dikategorikan sebagai konten menyesatkan atau informasi hoaks.