Paradoks Lulusan Siap Kerja tapi Menganggur, PAPTEKINDO Didorong Reformasi Pendidikan Vokasi

SuaraSumbar.id - Konfrensi Perkumpulan Ahli Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Indonesia (PAPTEKINDO) menjadi momentum penting bagi penguatan pendidikan vokasi berbasis kearifan lokal dan teknologi digital.

PAPTEKINDO) berkomitmen mencetak lulusan siap kerja, berkarakter, dan berdaya saing global. Hal itu dinyatakan Ketua Umum PAPTEKINDO, Asmar Yulastri, saat pembukaan 12th Convention & International Conference PAPTEKINDO 2025 di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Rabu (15/10/2025).

Asmar Yulastri menegaskan bahwa arah pengembangan pendidikan teknologi dan kejuruan tidak bisa berhenti pada aspek teknis semata.

“Fokus kami adalah mengembangkan pendidikan teknologi dan kejuruan melalui kolaborasi, penelitian, dan inovasi agar lulusannya benar-benar siap menghadapi dunia kerja,” ujarnya.

Selaras dengan itu, Asisten II Pemprov Sumbar, Adib Alfikri, menekankan pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat di Minangkabau yang berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

Adib menegaskan bahwa kecerdasan tanpa moralitas justru bisa menjadi bencana. “Digitalisasi harus beradat. Kita ingin menghasilkan insan yang tegas dan berkualitas, namun tetap berlandaskan ABS-SBK,” katanya.

Rektor UNP, Krismadinata, menyebut konferensi ini penting untuk merancang lulusan yang bukan hanya siap kerja, tapi juga mampu memimpin perubahan zaman.

Ia menyoroti fakta dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih berada di angka 4,45 persen.

“Lulusan SMK menyumbang 1,63 juta pengangguran terbuka, sementara lulusan universitas mencapai 1,01 juta jiwa. Ini paradoks, dan menjadi PR bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menyampaikan bahwa kolaborasi internasional dan sertifikasi lisensi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan mobilitas tenaga kerja lintas negara.

“Pendidikan dan pelatihan tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan dunia industri agar hasilnya merata di seluruh daerah,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah meyakini pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi adalah jembatan utama menuju sumber daya manusia unggul. “Kita tidak hanya bicara kompetensi teknis, tetapi juga karakter produktif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan teknologi serta kebutuhan industri,” kata Afriansyah.

Kebijakan tersebut, lanjutnya, ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Pemerintah terus memperkuat ekosistem pelatihan vokasi nasional melalui berbagai program strategis, seperti Magang Nasional bagi 20.000 lulusan baru perguruan tinggi mulai 15 Oktober 2025 hingga 15 April 2026, serta Program Pelatihan Vokasi Project-Based Learning yang meliputi bidang smart operation, IT skills, dan green jobs.

"Informasinya, sudah terdaftar 1.500 ribu perusahaan untuk program magang ini. Peminatnya sudah hampir 150 ribuan orang, tapi kuota tahap awal ini cuma 20.000. Nanti di tahap kedua 80 ribu orang," katanya.